HALUANNEWS, LIMA PULUH KOTA – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota untuk membuka lahan baru menaman jagung dan holtikultura seluas 10.000 hektare dipertanyakan mantan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar, Sago Indra.
Pria asal Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak melihat ada upaya nyata dari pemkab untuk memberikan perlindungan terhadap petani, terutama terkait harga di masa panen.
“Kepastian dan jaminan dari pemerintah terkait harga tidak ada. Kita selama ini membebaskan saja kepada mekanisme pasar. Tidak ada jaminan petani untuk harga tetap,” katanya saat dihubungi Harianhaluan.id, Kamis (2/6/2022).
Diakui Sago Indra, untuk saat ini harga jagung memang cukup baik, yaitu diangka Rp5.000 per kilogram. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa di waktu-waktu tertentu harga anjlok cukup tajam bahkan sempat sampai Rp2.000 per kilogram atau bahkan sampai di bawah itu.
“Ketika harga pasar lemah, pemerintah wajib mengintervensi untuk menaikkan harga yang tetap bisa menguntungkan petani. Tidak perlu Rp5.000 atau Rp6.000 seperti sekarang, tapi harganya harus tetap memberikan untung petani,” ujanya.
Untuk mewujudkan program membuka lahan baru seluas 10.000 hektare, dia juga mempertanyakan lahan mana yang akan digunakan. “Ketika ada lahan di Pangkalan dan Kapur IX yang ditawarkan kenapa tidak ada tanggapan yang serius dari pemkab,” ujarnya.
Dia melihat tidak konsep yang jelas dari Pemkab Lima Puluh Kota, untuk menjalankan program itu. Sampai saat ini tidak Forum Group Diskusi (FGD) dengan petani ataupun kelompok-kelompok petani.
Menurut Sago, yang terlibat dalam membuka lahan tani baru itu tidak hanya Dinas Pertanian (Distan), tapi juga ada dinas lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Harus ada support lain dari dinas terkait, karena kalau hanya Distan saja pasti mentok. Yang harus dilakukan adalah mengajak akademisi dan petani untuk diskusi. Jadi tidak hanya dipendam oleh bupati dan kepala dinas. Dikonsep bersama dan terbuka,” ujar Sago.
Menurutnya, Pemkab Lima Puluh Kota harus menunjukkan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan program unggulan tersebut, di antaranya dengan membuat konsep yang jelas, serta ditata dengan benar.
“Kalau tidak terkonsep, tidak tertata dan tidak termanajemeni dengan benar tentu hal program itu hanya akan jadi nol besar,” kata Sago. (*)