“Bahkan kita bisa libatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu, untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kami siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kami,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN.
Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.
“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini. Sementara itu, kepada daerah kami minta fokus pada ketersediaan bahan baku, dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar. Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.
BGN berharap dinas-dinas terkait di lingkup Pemprov Sumbar terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh kementerian/lembaga sudah “dikondisikan” untuk menyukseskan pelaksanaan Program MBG tersebut.
“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucap Nyoto. (*)
