Tiga Tahun Rusak, Awal Desember 2022 Jembatan Lubuak Napa Bisa Digunakan

Perbaiki jembatan

Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur meninjau proses pembangunan Jembatan Lubuak Napa, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (7/6/2022). IST

HARIANHALUAN.ID — Tiga tahun rusak, tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), mengucurkan anggaran sebesar Rp6,2 miliar guna perbaikan Jembatan Lubuak Napa, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago.

Jembatan Lubuak Napa merupakan akses yang cukup strategis, karena menghubungkan tiga kecamatan di daerah itu, yakni Kecamatan Padang Sago, VII Koto dan Patamuan. Sehingga, jembatan itu merupakan akses penting warga, baik untuk ekonomi, sosial dan agama maupun pendidikan.

Sesuai dengan perjanjian kontrak, pengerjaan jembatan akan menghabiskan waktu selama 180 hari kalender atau enam bulan. Dengan demikian, Jembatan Lubuak Napa sudah bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat pada Desember 2022.

“Sekarang, kita alokasikan dana pembangunan jembatan ini dari APBD Padang Pariaman Tahun 2022 senilai Rp6,2 miliar lebih. Insyaallah awal Desember sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Bupati Padang Pariaman, Bupati Suhatri Bur.

Suhatri Bur didampingi Sekretaris Dinas PUPR Fauzil Irawadi dan Kabid Bina Marga Adek menyampaikan, sebelumnya Pemerintah Padang Pariaman telah memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut ke pemerintah pusat, dengan pagu anggaran sekitar Rp35 miliar.

“Namun, permohonan bantuan perbaikan menggunakan dana pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu terkendala administrasi,” katanya.

Ia menjelaskan, kerusakan jembatan akibat bencana tidak terdata di pusat pengendalian operasi bencana di provinsi dan BNPB, serta kejadiannya sudah lebih dari 2,5 tahun. Sehingga permohonan tersebut tidak dapat direalisasikan.

“Karena itulah, kita berkoordinasi dengan DPRD Padang Pariaman. Karena untuk memperbaiki jembatan tersebut, harus dengan APBD Padang Pariaman,” katanya.

Suhatri Bur mengatakan, hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, karena tidak ingin lagi ada warga atau siswa yang jatuh saat melintasi jembatan darurat dengan lebar sekitar 80 sampai 100 centimeter itu.

Jembatan darurat tersebut adalah swadaya dan inisiatif dari masyarakat, agar mereka bisa melintasi bagian jembatan yang rusak.

“Kami telah diskusikan dengan DPRD dan meminta Dinas PUPR menghitung biaya perbaikannya. Alhamdulillah, pada tahun ini anggaran pembangunan jembatan itu dapat kami kucurkan,” katanya. (*)

Exit mobile version