HARIANHALUAN.ID – Praktisi keinsinyuran nasional, Ir. Ulul Azmi, ST., CST., IPM., ASEAN Eng., yang juga merupakan tokoh muda berasal dari Sumatera Barat, menyampaikan pandangannya terkait kondisi Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, meskipun telah melalui kepemimpinan yang relatif stabil selama 15 tahun terakhir.
“Stabilitas politik dan kepemimpinan itu penting. Tetapi tanpa akselerasi dalam sektor pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur, stabilitas tersebut tidak akan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Ir. Ulul Azmi.
Menurutnya, rendahnya realisasi proyek strategis, lambatnya peningkatan investasi, dan minimnya inovasi di sektor industri dan pariwisata menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam tata kelola pembangunan daerah.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumbar hanya mencapai 4,36%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,62% . Realisasi investasi juga masih tergolong rendah, dengan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp4,4 triliun, terendah di antara provinsi-provinsi di Sumatera. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar tahun 2024 tercatat sebesar 76,43, meningkat 0,79 poin dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Angka prevalensi stunting di Sumbar juga masih tinggi, yakni sebesar 23,6%, jauh di atas target nasional sebesar 14%.
“Sumbar butuh kepemimpinan progresif, berani melakukan terobosan, mendorong inovasi berbasis riset, dan mempercepat transformasi infrastruktur,” tegas Ir. Ulul Azmi yang juga dikenal aktif membangun kolaborasi di dunia keinsinyuran nasional.
Ia menyoroti bahwa dengan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia yang luar biasa, Sumbar seharusnya mampu bergerak lebih cepat dan dinamis. Namun, peluang tersebut tidak akan maksimal tanpa percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan sektor produktif berbasis teknologi dan inovasi.
“Era ini membutuhkan kerja nyata berbasis data, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Bukan sekadar rutinitas administratif atau slogan politik,” imbuhnya.
