PADANG, HARIANHALUAN.ID — Aksi Solidaritas Sumatera Barat (Sumbar) bersama Palestina di halaman Kantor Gubernur Sumbar dipadati ribuan massa dari berbagai penjuru daerah yang ada di Sumbar pada Minggu (4/5/2025).
Kegiatan kemanusiaan tersebut menjadi bukti nyata empati dan kepedulian mendalam masyarakat Minangkabau terhadap penjajahan yang terus menjarah rakyat Palestina.
Seruan solidaritas tersebut dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama istri Harneli Bahar, mantan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Anggota DPR RI, Nevi Irwan Prayitno dan Rahmat Saleh, Anggota DPD RI, Muslim Yatim, Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Bachtiar dan Ketua PW Nahdlatul Ulama Sumbar, Ganefri, serta tokoh-tokoh lainnya.
Dalam pidatonya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi menegaskan bahwa sejatinya Israel sebagai negara penjajah dan penjarah tidak pernah ada dalam sejarah dunia. Penduduk Israel, hanya pendatang yang masuk ke negara Palestina pada tahun 1948, sehingga tidak pantas untuk mengusik keberadaan bangsa Palestina apalagi sampai membumihanguskan negara tersebut.
Ia juga menekankan, sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi isi UUD 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, Sumatera Barat siap menjadi garda terdepan dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Sumbar memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Untuk itu, kita di sini berdiri bersama rakyat Palestina, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tekad dan tindakan nyata,” kata Gubernur.
Sebagai puncak kegiatan, Gubernur Mahyeldi memimpin langsung pembacaan Pernyataan Sikap Masyarakat Sumatera Barat yang kemudian diikuti oleh seluruh peserta aksi.
Sepuluh poin sikap tersebut mencerminkan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan, kecaman terhadap kekerasan zionis Israel, serta komitmen Sumbar dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui aksi kemanusiaan, boikot ekonomi dan doa yang terus mengalir.
Pernyataan tersebut juga memuat desakan terhadap negara-negara dunia, termasuk Amerika Serikat dan Mesir, untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan agresi dan membuka akses bantuan kemanusiaan.
