“Itu menghina nalar publik. Tidak ada pejabat eselon yang mau pakai uang pribadi untuk gaji pegawai,” katanya.
Ia pun mengingatkan, jika DPRD dan APH tetap bungkam, publik bisa menilai mereka ikut menikmati aliran dana pungli ini.
“Kalau tak ingin dicurigai, DPRD harus bergerak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut keadilan bagi rakyat pembayar pajak,” pungkasnya. (*)
Laman 2 dari 2
