PADANG, HALUAN – Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengoptimalkan sosialisasi atas beasiswa dana Rajawali ke tengah masyarakat.
Khairuddin Simanjuntak mengatakan, sejauh ini sosialisasi yang dijalankan pihak Pemprov terkait beasiswa dana Rajawali tidak berjalan sesuai harapan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya beasiswa ini. Selain minim sosalisasi, beasiswa ini juga tidak terserap 100 persen sesuai yang diharapkan.
“Temuan kami di lapangan, siswa atau mahasiwa di Sumbar belum banyak yang tahu dan malah tidak pernah mendengar tentang adanya beasiswa Rajawali. Jangankan Pergub pemanfaatan beasiswa yang telah dibuat, informasi tentang adanya beasiswa ini saja masyarakat tidak tahu,” ujar anggota komisi yang membidangi pendidikan tersebut, Senin (3/1), di Padang.
Dengan kondisi ada, sambung Khairuddin, pihaknya sebagai anggota Komisi V DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra akan mendorong lebih keras lagi pada dinas pendidikan untuk menjalankan sosialisasi dengan optimal, dan melakukan penambahan anggaran atas beasiswa yang disalurkan tiap tahunnya.
“Untuk tahun 2022 ini, selain dananya harus ditambah, persayaratan dipermudah, kami di Komisi V juga minta porsinya lebih diperbanyak untuk masyarakat tidak mampu,” kata anggota DPRD Sumbar dari Dapil IV Pasaman-Pasaman Barat tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muchlis Yusuf Abit mengatakan, realisasi beasiswa dana Rajawali terus dimonitor oleh komisi V.
“Ini sedang kita monitor karena serapannya masih rendah. Dari mana kendalanya apakah dari perguruan tingginya lambat merespon ataukah dari Dinas Pendidikannya yang tidak bekerja. Kita di Komisi V masih menyelidiki itu,” ucap Muchlis.
Ia menyebut, sejauh ini juga dilihat kecukupan anggaran dari beasiswa Rajawali tersebut untuk disalurkan ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal itu, kata dia, karena dananya juga terbatas dan tidak terlalu banyak.
“Sejauh ini kita utamakan sekolah-sekolah yang berprestasi dan tidak mampu, dan mahasiswa yang IPK nya bagus minimal 3,6. Kalau semua yang memenuhi persyaratan di negeri sudah tercakup, tidak menutup kemungkinan PTS akan dapat juga nantinya,” ucapnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat sebagai pihak yang sebelumnya terlibat langsung dalam proses pembahasan pemanfaatan dana beasiswa Rajawali menuturkan, Pergub beasiswa dana Rajawali ini telah tuntas dibahas pada 26 Agustus 2019. Pada penyaluran pertama tahun 2020, dianggarkan lebih kurang Rp5 miliar, namun yang terealisasi hanya sekitar 25 persen.
Meski belum mendapatkan laporan resmi atas realisasi tahun 2021, lanjut dia, informasi yang didapatnya, realisasi tahun lalu juga tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Di lain sisi, kata dia, sudah tersedia anggaran sebesar Rp600 juta yang ditempatkan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar untuk mengoperasionalkan beasiswa Rajawali. Baik untuk sosialisasi, konsultasi, dan kebutuhan lainnya.
“Fakta yang terjadi hari ini adalah, anggaran Rp600 juta di dinas pendidikan itu habis, namun dana untuk beasiswa yang lebih kurang Rp5 miliar tidak terealisir 100 persen. Kita sedih dengan ini, sebab perjuangan kita waktu itu cukup keras bagaimana agar beasiswa ini bisa disalurkan. Dalam persoalan ini kita mempertanyakan komitmen saudara gubernur dan kepala dinas pendidikan untuk memberikan hak siswa dalam instrumen beasiswa. Uang sudah ada menggelontorkan saja masa tidak mau,” ujarnya menutup.
Sejumlah PTS Berharap Besar
Sehubungan denganini, sejumlah PTS di Sumbar berharap besar mahasiswa mereka juga bisa mengakses beasiswa dana Rajawali. Sebab, fakta yang ada, jumlah mahasiswa PTS yang berasal dari kalangan tidak mampu juga tidaklah sedikit.
Harapan ini salah satunya disampaikan oleh, Rektor Universitas Taman Siswa (Unitas), Sepris Yonaldi. Menurutnya beratnya kondisi ekonomi yang ada sekarang menyebabkan hampir semua mahasiswa di Sumbar terdampak, tidak hanya mahasiswa di kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saja, namun mahasiswa yang ada di PTS juga merasakan tekanan ekonomi yang ada sekarang.
“Harapannya, Universitas Tamansiswa Padang dan PTS lainnya juga bisa mengakses beasiswa Rajawali, karena bantuan pembiayaan kuliah tersebut merupakan hak seluruh masyarakat Sumatera Barat,” tuturnya.
Rektor muda yang dijuluki rektor millenial ini mengatakan, pihaknya sudah pernah menyampaikan pendapat tersebut saat rapat dengan DPRD Provinsi Sumbar.
“Tentu, sudah pernah kita bahas ketika diundang rapat dengan DPRD provinsi, agar mahasiswa tidak mampu di PTS juga dapat merasakannya, dan tanggapannya saat itu akan segera ditindaklanjuti,” kata Sepris.
Terpisah, Rektor Universitas Baiturrahmah (Unbrah), Musliar Kasim juga mengaku belum mendengar informasi beasiswa Rajawali ini.
“Saya belum pernah dapat info tentang dana beasiswa Rajawali, untuk Unbrah belum pernah ada sosialisasi tentang itu,” ucapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Dharma Andalas (Unidha), Deddi Prima Putra menyebutkan, informasi tentang beasiswa dana Rajawali juga belum pernah sampai di Unidha. Namun demikian ia berharap, jika memang sasarannya ditujukan untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan, hendaknya informasi tentang ini dikabarkan secara tertulis ke semua Perguruan Tinggi di Sumbar.
“Memang informasi tentang beasiswa Rajawali sayup-sayup ada terdengar, kita menunggu sampai di kampus kita juga, prosedurnya bagaimana, kapan diumumkan dan seleksinya,” kata Deddi, Selasa (4/1).
Deddi menyebut, di Unidha sendiri saat ini sekitar 70 persen mahasiswa di sana yang tengah merasakan kesulitan ekonomi.
Pihaknya juga terus mencarikan solusi agar mahasiswa tidak berhenti meraih pendidikan karena keterbatasan biaya. Unidha juga mengupayakan peluang membayar SPP dengan menyicil, agar mahasiswa berprestasi yang kurang mampu tidak terganggu fokusnya untuk belajar karena SPP yang belum lunas. (h/len)