-
- Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak. IST
PADANG, HALUAN – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak meminta sektor pendidikan tidak dijadikan sebagai ladang bisnis dan terbebas dari intervensi politik.
Hal tersebut ditegaskan Khairuddin saat jumpa pers terkait laporan dan evaluasi serta rekomendasi awal tahun Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar Atas Kinerja Pemprov Tahun 2021, Senin (3/1) di Gedung DPRD Sumbar.
Khairuddin yang merupakan anggota Komisi V DPRD Sumbar tersebut mengatakan, SMA, SMK dan SLB harus terbebas dari intervensi politik dan bisnis. Sebab, jika hal seperti ini terjadi, akan berdampak buruk terhadap siswa yang sedang menempuh pendidikan.
“Kita dari Fraksi Gerindra yang juga di Komisi V sudah sering menyampaikan dan berharap, terkait pengadaan pakaian, baik itu baju olahraga, baju pramuka, baju batik, seragam abu-abu dan yang lainnya jangan sampai jadi ladang bisnis di sekolah. Ini mesti menjadi perhatian seluruh kepala sekolah, karena temuan kita di lapangan banyak sekolah-sekolah yang menjadikan pengadaan pakaian sebagai ladang bisnis,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumbar dari Dapil IV Pasaman-Pasaman Barat ini mengatakan, secara keseluruhan sektor pendidikan harus berjalan sesuai jalurnya, sehingga tidak ada unsur yang diberatkan. Kalaupun pengadaan ingin dilakukan di sekolah seperti melalui koperasi, kata dia, harganya harus di bawah dari standar yang ditawarkan pihak luar, atau minimal sama dengan harga dari pihak luar.
Kemudian masih terkait sektor pendidikan ini, Khairuddin meminta agar sektor ini terbebas dari intervensi politik. “Dalam promosi jabatan dan lain sebagainya, jangan ada pengaruh politik,”ujar anggota komisi yang membidangi pendidikan tersebut.
Lebih lanjut ia juga menyorot belum diterapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah yang mengamanatkan pembentukan kurikulum kearifan lokal dalam rangka penguatan nilai-nilai ABS-SBK di kalangan siswa SMA,SMK dan SLB.
“Kita minta gubernur untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama DPRD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, apalagi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ucap Khairuddin.
Anggota Fraksi Gerindra yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan, sejauh ini Fraksi Gerindra sangat objektif dalam melihat persoalan dan melakukan penilaian terhadap kinerja Pemprov Sumbar.
“Sesuai tupoksi anggota DPRD dan arahan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, H. Andre Rosiade, maka Fraksi Gerindra tidak segan-segan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah secara objektif dan netral. Mana yang sukses kita apresiasi, mana yang kita nilai salah atau tidak tepat sasaran, kita kritisi dan kita beri saran serta masukan,” kata Evi Yandri.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, Gubernur Mahyeldi harus benar-benar memastikan orang dekat dan lingkarannya tidak melakukan intervensi dalam pemerintahan karena bisa memperburuk posisi gubernur dan membuat jelek nama Sumbar di nasional. Meskipun demikian, kata Hidayat, ada sejumlah kinerja gubernur yang pantas diberi apresiasi.
“Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil mencapai pendapatan daerah 100,23 persen dan belanja daerah mencapai 91,74 persen,” kata Hidayat. (h/len)