HARIANHALUAN.ID – Anggota DPR RI, Ade Rezki Pratama bersama dengan BPPOM Provinsi Sumbar mengelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi di Kantor Wali Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kamis (21/7/2022).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ade Rezki Pratama. Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Kepala Loka POM Payakumbuh, serta turut dihadiri Kepala BPPOM Sumbar, Camat Sungai Pua, Kapolsek Sungai Pua, Wali Nagari Sungai Pua.
Pada kesempatan itu, Ade Rezki Pratama mengajak masyarakat untuk cerdas memilih mengonsumsi obat, makanan, suplemen, jamu dan vitamin yang halal dan sehat.
“Bersama mitra kami dari BPPOM, akhir-akhir ini banyak menemukan pendistribusian produk makanan dan kosmetik yang dipalsukan, terutama produk brand besar dan direkondisi kembali oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” kata Ade.
Selain itu, tambahnya, banyak juga ditemukan produk makanan dan kosmetik dari luar negeri, seperti Cina dan Malaysia yang tidak memenuhi standar atau izin edar oleh BPPOM.
“Produk ini, masuk melalui ke Kepulauan Riau dan Batam, serta pelabuhan rakyat di Provinsi Riau. Kemudian didistribusikan ke Sumbar. Angka pendistribusian produk ilegal ini mencapai miliaran rupiah,” kata Ade, Anggota DPR RI dari Komisi IX.
Sosialisasi ini, jelasnya, merupakan salah satu cara mengedukasi masyarakat agar mengetahui produk mana saja yang ilegal, sangat membahayakan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Loka POM Payakumuh, Iswadi mengatakan, instansinya mempunyai kewenangan untuk mengawasi produk makanan, kosmetik, jamu, suplemen kesehatan, obat-obatan. Sebab, produk tersebut telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya, saat ini seluruh produk sudah serba instan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kecerdasan masyarakat untuk memilih produk yang sehat.
“Trik memilih makanan yang aman adalah, cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa,” ujarnya.
Iswadi mengakui, masih banyak kosmetik dijual secara ilegal, seperti penjualan online. Instansinya telah banyak menyita barang ilegal tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan pemiliknya diproses secara hukum.
“Rata-rata kami menyidik delapan kasus setiap tahun, terutama produk kosmetik,” katanya. (*)