HARIANHALUAN.ID – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengukuhkan sebanyak 105 anggota Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sumbar di Aula Kampus IPDN Baso, Kabupaten Agam, Sabtu (23/7/2022).
Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional IKAPTK Nomor: 008/DPN-IKAPTK/SK/VII/2022 tentang penetapan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tingkat Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) Sumbar periode 2022-2027.
Gubernur Sumbar mengatakan, tantangan para alumnus IPDN yaitu harus menjawab tantangan-tantangan permasalahan pembangunan ekonomi nasional.
“Untuk menjawab hal itu, butuh SDM yang tangguh, profesional dan berkualitas. Oleh sebab itu, menurut saya alumni IPDN lah yang bisa menjawab tantangan yang dihadapi negara saat ini,” ujar gubernur seraya dihadiahi gemuruh tepuk tangan para anggota dewan.
Gubernur mengatakan, inovasi dan kreativitas dari para alumni diharapkan untuk membangun percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang secara keseluruhan.
“Kalau pemerintah ini gagal yang bertanggungjawab adalah lulusan STPDN. Karena kalian yang sudah dipersiapkan bertahun-tahun untuk menjalankan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Sumatra Barat secara profesional,” ucap gubernur.
Mendukung hal tersebut, Ketua Umum DPN IKAPTK, Akmal Malik, yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, berharap dengan dikukuhkannya dewan pengurus IKAPTK yang baru ini dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi di daerah.
“Jadi seorang birokrat adalah hal yang biasa, Anda bisa jadi penggerak ekonomi daerah itu baru yang luar biasa. Karena itu, IKAPTK Sumbar harus mampu mendukung kegiatan ekonomi daerah, seperti bekerja sama dengan Dekarnasda,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua IKAPTK Sumbar, Martias Wanto, pengalaman selama menjalani pendidikan, para pamong praja ditempa dengan kedisiplinan, integritas, dedikasi tinggi dan kebangsaan yang luar biasa.
“Tidak kalah pentingnya yang dipelajari di lembaga pendidikan kepamongprajaan adalah loyalitas. Loyalitas ini musuhnya pengkhianatan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota se-Sumatra Barat, dalam menjalankan tugas dan amanah untuk mewujudkan tujuan organisasi ini, serta profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumbar. (*)