HARIANHALUAN.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rezka Oktoberia terus mendorong penuntasan pembangunan Monumen PDRI Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar).
Untuk itu, Politisi Partai Demokrat asal Luak Nan Bungsu itu terus melakukan koordinasi agar percepatan pembangunan dapat dituntaskan pemerintah pusat.
Baru-baru ini, Rezka Oktoberia melakukan rapat kordinasi (rakor) dengan sejumlah pihak di Monumen PDRI di Koto Tinggi. Pada rakor itu juga hadir perwakilan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam), sekretariat kabinet, perwakilan Bappenas, perwakilan Kemendagri, perwakilan Kemendikbud dan gubernur.
Selain terkait kelanjutan pembangunan Monumen PDRI, juga dilakukan peninjauan lapangan dan diskusi terkait masukkan informasi, penyusunan atau pembahasan strategi percepatan pembangunan.
Sebagai Srikandi Luak Lima Puluh yang kini dipercaya duduk di Senayan, Rezka Oktoberia akan memastikan pembangunan Monumen PDRI terealisasi sampai tuntas, termasuk aspek-asepek pendukung dan infrastruktur. Sebab, hingga saat ini jalan menuju lokasi Monumen PDRI masih belum layak.
“Kita terus mendorong agar pembangunan Monumen PDRI di Koto Tinggi oleh pemerintah pusat melalui lembaga negara bisa segera tuntas, salah satunya dengan melakukan rakor di Koto Tinggi baru-baru ini dengan sejumlah lembaga negara, termasuk Gubernur Sumatra Barat. Selain rakor, kita juga lakukan peninjauan lapangan dan diskusi bersama tim pusat,” kata Rezka Oktoberia, belum lama ini.
Dia menambahkan, nantinya tim pusat yang melakukan peninjauan lapangan akan melaporkan hasil rakor kepada Menteri Politik Hukum dan HAM, Mahfud, MD untuk nantinya meneruskan hasil rakor, diskusi dan peninjauan lapangan itu ke Presiden Joko Widodo.
Ia berharap, nantinya Presiden Joko Widodo bisa segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres), agar lembaga negara terkait bisa dengan yakin ikut melakukan pembangunan. Sebab, saat ini hanya satu kementerian yang terlibat dalam pembangunan Monumen PDRI itu.
“Karena itu butuh inpres supaya lembaga negara terkait bisa dengan yakin ikut melakukan pembangunan. Kita berharap dengan program atau strategi nasional dari Pak Jokowi, Koto Tinggi jadi kawasan sejarah nasional dan kawasan ekonomi atau kawasan terpadu, sebab banyak potensi daerah yang ada di sini,” ujarnya. (*)