HARIANHALUAN.ID – BKKBN bersama tim pakar kesehatan dan instansi vertikal terkait menggelar diskusi panel bagaimana memanajemen kasus stunting (kondisi gagal tumbuh) di Kota Pariaman, Kamis (4/8/2022).
Koordinator Bidang KB-KR Bkkbn Provinsi Sumbar, Rismiati mengatakan, diskusi audit stunting bertujuan untuk mencari faktor penyebab khusus stunting, serta mencari solusi pencegahan dan intervensi yang tepat.
“Tidak semua kasus diangkat untuk diaudit, tapi dipilih kasus yang mewakili dan butuh penanganan dan didiskusikan apa penyebabnya, penanganannyadan intervensi yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Satgas Stunting Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang juga Teknikal Asisten Kota Pariaman, Wiendra Perdana mengatakan, dari 506 kasus (20,3 persen) stunting di Kota Pariaman, diambil dua kasus yang akan dianalisis pada audit stunting kali ini.
“Kita mengambil dua kasus sampel sebagai percontohan agar hal yang sama tidak terjadi lagi di tempat lain,” ujarnya.
Dalam intervensi stunting, ia menyebut, akan difokuskan untuk langkah pencegahan dulu. Sebab, kalau sudah lewat 24 bulan, anak yang sudah stunting sudah susah diintervensi. Meskipun angka stunting di Kota Pariaman sudah rendah dari angka provinsi, namun percepatan penurunan stunting terus digenjot.
Wiendra menyebut berbagai faktor menjadi penyebab stunting. Berdasarkan data PK21, penyebab stunting di Kota Pariaman sifatnya bervariatif. Ada yang berisiko terkait pola asuh, kebiasaan, maupun kondisi ekonomi.
“Penyebabnya multifaktor mulai dari faktor lingkungan, kondisi rumah layak huni, misal ada yang satu rumah ada empat KK, itu akan berpotensi terlalu padat, gizi yang tidak mencukupi, ekonomi, pola asuh, jamban dan sebagainya, kebetulan yang tadi terkait pola asuh,” ujarnya.
Menurutnya, untuk percepatan penurunan stunting, akan menyasar lima kelompok yakni calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita.
“Kenapa ada balita, sebab ada kalanya 20 persen masih bisa diusahakan agar tidak terjadi stunting permanen,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam percepatan penurunan stunting, sejauh ini dukungan pemda termasuk yang paling bagus. Dimana Pariaman menjadi kota pertama yang mengukuhkan tim percepatan penanganan stunting di Sumbar.
“Termasuk tadi, kehadiran wali kota untuk membuka diskusi panel ini menunjukkan komitmen pemda untuk menekan stunting,” kata dia.
Kabid DP3AKB Gusniyeti Zaunit mengatakan, perlu kerja sama lintas sektor untuk mendukung percepatan penurunan stunting ini.
“Untuk menekan kasus stunting perlu kerja keras dan sinergi bersama, tidak dipungkiri masih ada miskomunikasi tim KB dengan bidan desa dan puskesmas. Ke depan, kita akan lebih intens di tingkat kecamatan dengan puskesmas dan bidan desa,” ujarnya.
Selanjutnya ia menyebut, akan kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk melengkapi kasus, bidan desa akan ada pendampingan. Selain itu, ia juga mengajak pejabat terkait untuk menjadi bapak asuh anak stunting. Di Kota Pariaman ada 70 bapak asuh yang dibutuhkan.
“Bapak Asuh yang ada sekarang dari wali kota sampai eselon II hingga kabag baru sekitar 30 an, sasaran kita 70 orang yang butuh dibantu,” ucapnya. (*)