HARIANHALUAN.ID – Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Djunaidy Hendri menyoroti beberapa persoalan di Kota Padang yang masih belum terselesaikan hingga saat ini.
“Masih banyak permasalahan kota yang belum bisa dituntaskan dengan baik. Sebut saja menurunnya kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan turunnya target PAD 2022 senilai Rp290 miliaran dari target PAD pada RPJMD kota,” ujarnya.
Selain itu, di bidang lingkungan hidup dikatakannya persoalan banjir dan macet masih menjadi PR pemko.
“Kalau hujan lebat dengan durasi lama, semakin meningkat intensitas banjir Kota Padang, serta semakin meratanya kemacetan hampir di semua kecamatan,” ujarnya lebih lanjut.
Di sisi kesejahteraan, politisi dari Fraksi PKS ini menyebut permasalahan penghapusan honor daerah juga akan menjadi beban berat pemerintah kota satu atau dua tahun ke depan.
Menurutnya, HUT Kota Padang pada 7 Agusutus menjadi titik balik dan menggiatkan lagi perbaikan untuk kota tercinta ini.
“Sebaiknya HUT kemarin itu dimaknai dengan perbaikan dalam konsolidasi dan koordinasi di internal pemerintah kota. Lemahnya koordinasi antar dinas sangat terasa sekali dalam pengendalian keuangan daerah, serta koordinasi lintas OPD dalam menghadapi permasalahan ketidakpastian nasib honor daerah Kota Padang yang masih terus bergulir hingga saat ini,” ucapnya.
Ia meminta pemko dan stakeholder terkait dapat memperkokoh sinergi dalam pembangunan dan bangkit dalam keunggulan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani berharap menginjak usia ke-353, Kota Padang lebih kuat, mandiri dan bisa menjadi tempat yang terbaik bagi masyarakat Kota Padang.
Di samping itu, ia juga menyebut ada tiga catatan khusus yang masih harus menjadi PR untuk diperbaiki kedepannya.
“Ada tiga poin yang harus dijawab. Yakni masalah pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Ketiganya harus ditingkatkan lagi,” ucapnya.
Menurut politisi dari Partai Gerindra ini, pihak eksekutif maupun legislatif sebagai unsur pemerintahan harus bersama-sama dan bersinergi untuk menjawab persoalan ini. Sebab, hal ini merupakan hak warga kota.
“Kita harus memperjuangkan dan memberikan yang terbaik. Tujuan pemerintah itu adalah memberi yang terbaik untuk warga yang dipimpinnya,” ucapnya menutup. (*)