HARIANHALUAN.ID – Direktur PT Sianok Indah Holiday, Adrian Darmawan mengingatkan masyarakat untuk memilih travel umrah yang legal dan terpercaya.
Dikatakannya, travel umrah harus memenuhi kriteria lima pasti yang telah ditetapkan kemenag. “Pertama pasti travelnya, masyarakat sebelum mendaftarkan umrah harus lihat dulu izin Pelaksana Perjalanan Umrah (PPU)-nya, caranya bisa datang ke Kemenag langsung atau download aplikasi umrah cerdas, masukan nama travelnya apakah sudah PPU atau belum,” ujar Adrian, Selasa (30/8/2022).
Adrian menyebutkan, Sianok Indah Holiday sudah mengantongi izin Pelaksana Perjalanan Umrah (PPU) resmi dari Kemenag.
“Di Sumbar PPU ada 20-an sampai 24 kalau tidak salah, salah satunya Sianok Indah Holiday,” katanya.
Kemudian Sianok Indah Holiday ini merupakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Menurutnya, travel itu boleh memberangkatkan jemaah haji khusus kalau sudah PIHK. Dimana ada dua jenis jemaah haji. Pertama ada haji reguler yang kedua haji khusus.
“Sianok juga merupakan yang pertama PIHK juga di Sumbar,” kata dia.
Kedua, pasti jadwalnya. Seperti Sianok Indah Holiday yang sudah ada penerbangannya. Bahkan Sianok sudah mencharter penerbangan Lion Air selama satu musim umrah.
“Sudah ada shift-shift-nya. Kita charter seminggu dua kali keberangkatan, Selasa dan Sabtu. Satu kali keberangkatan 432 seat,” ujarnya.
Ketiga, pasti terbangnya. Pesawat apa yang digunakan, apakah transit atau tidak. Keempat, pasti hotelnya. Hotel apa yang dipakai selama umrah. Hotel bintang empat atau lima, berapa jarak ke masjid.
Kelima, jelas visanya. Meskipun pengurusan visa tidak membutuhkan waktu lama, tapi jemaah harus memastikan dulu visanya. “Jemaah sebelum berangkat harus memastikan lima pasti tadi,” ucap Adrian.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Asita Sumbar, Darmawi. Menurutnya, umrah yang legal telah memenuhi kriteria lima pasti dari Kemenag.
“Kemudian yang terpenting, harga dan penawarannya harus masuk akal. Kalau terlalu murah jemaah jangan langsung percaya. Kalau ada umrah yang menawarkan belasan juta hingga 20 juta, patut diselidiki dulu, karena untuk biaya pengurusan administrasinya saja lebih dari itu,” ucapnya menutup. (*)