HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat (Pasbar) melakukan konsolidasi dan pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pasbar di aula kantor bupati setempat Senin (5/9/2022).
Pengukuhan yang dilakukan oleh Bupati Hamsuardi itu, diharapkan mampu melakukan penguatan, berkomitmen dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam konvergensi percepatan penurunan stunting di Pasbar.
TPPS Pasaman Barat yang dikukuhkan terdiri dari asisten, Ketua TP PKK Pasbar, OPD dan stakeholder terkait lainnya. Pengukuhan disaksikan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar Fatmawati, Forkopimda Pasbar.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Fatmawati memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Hamsuardi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasbar, dr. Anna Rahmadia atas pelaksanaan kegiatan konsolidasi dan pengukuhan TPPS setempat.
“Pengukuhan TPPS merupakan sebagai wujud nyata bagaimana pemerintah daerah untuk terus berkomitmen dan serius menurunkan angka stunting,” kata Fatmawati.
Apalagi, lanjutnya, Kabupaten Pasaman Barat merupakan terbaik 1 dalam prevalensi stunting se- Sumbar. Sejak 2018 pemerintah telah melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
“Program ini dilakukan karena masih menghadapi persoalan terkait dengan gizi masyarakat terutama stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar umurnya,” katanya.
Ia menambahkan, data riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada balita adalah 30,8 persen, kemudian berdasarkan hasil SSGI Sumatra Barat dari 27,47 persen menjadi 23,3 persen dan angka prevalensi stunting Kabupaten Pasaman Barat 24,0 di atas rata-rata Provinsi Sumbar.
Sementara itu, Bupati Hamsuardi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian visi Indonesia 2045, yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan yang komprehensif damai dalam interaksi sosialnya dan berkarakter kuat. Visi tersebut akan sulit dicapai jika permasalahan gizi di Indonesia tidak diatasi secara serius.
“Sesuai dengan hasil SSGI Tahun 2021, Pasaman Barat Alhamdulillah bisa menurunkan angka prevalensi stunting dari 31,66 persen menjadi 24 persen. Walaupun capaian kita sudah baik, namun target yang disampaikan Presiden adalah 14 persen pada 2024,” katanya.
Oleh karena itu lanjut Hamsuardi sisa waktu lebih kurang dua tahun perlu sekali kerja yang ekstra untuk bisa dilakukan percepatan penurunan stunting koordinasi dan kerja sama konvergen itu sangat penting.
Ia melanjutkan, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2002 tentang percepatan penurunan stunting strategi yang perlu dioptimalkan adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting perlu dibentuk tim yang bertugas untuk mengoordinasikan mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif konvergen dan terintegrasi, dengan melibatkan lintas sektor di setiap tingkat wilayah mulai dari pusat provinsi hingga ke tingkat nagari yang dikenal dengan tim percepatan penurunan stunting. (*)