HARIANHALUAN.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama bersama mitranya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatra Barat (Sumbar), terus melakukan upaya untuk menekan angka stunting.
Hal itu seperti yang dilakukannya dengan mengadakan sosialisasi advokasi dan Komunikasi informasi edukasi (KIE) di Kecematan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, pada Rabu (14/9/2022).
Ade Rezki Pratama menyebutkan, untuk menekan angka stunting itu semua pihak harus terlibat, baik itu pemerintah daerah maupun sampai ke pemerintah nagari, serta masyarakat.
“Masalah stunting ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi semua pihak punya tanggungjawab,” ucapnya.
Ade mengatakan, menekan angka stunting itu hendaknya dimulai dari dua anak manusia, berjanji dalam menjalin hubungan keluarga kecil atau pernikahan.
Setelah menikah, perlu adanya hubungan harmonis dan memperhatikan asupan gizi dan vitamin yang cukup bagi istri yang sedang hamil muda.
“Perlu juga perhatian dari orang tua dan mertua dalam mengingatkan kondisi janin, sehingga anak menjadi sehat,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Apabila ini sudah terjadi, tambahnya, maka anak yang lahir menjadi sehat dan angka stunting di daerah itu bisa dizerokan.
Kemudian kata Ade, untuk mengindari terjadinya risiko stunting ini, hendaknya para orang tua harus mengindari anaknya menikah dini. Sebab, itu salah satu penyebab stunting. “Pernikahan dini salah satu penyebab terjadinya risiko stunting,” ujarnya.
Ade mengakui, memang di Agam angka stunting jauh terkendali. Namun pada 2023 diprediksi bakal terjadi kenaikan angka stunting. Untuk itu, perlu penanganan khusus secara bersama-sama agar angka stunting tidak menjadi naik.
“Permasalahan stunting jadi perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam menurunkan angka tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar, Fatmawati mengatakan, terkait stunting tersebut keseriusan penanganan sudah dimulai semenjak terbitnya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
“Namun, sebenarnya penanganan stunting itu sudah dicanangkan sejak 2018 dan BKKBN telah membuat tim percepatan penurunan stunting mulai dari pusat sampai nagari,” ucapnya.
Dikatakan Fatmawati lagi, artinya sudah tersusun rapi dengan sasaran dari hulu ketika calon pengantin akan menikah, tim pendamping itu yang akan mendampingi calon pengantin sampai anaknya usia lima tahun.
Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agam, Surya Wendri mengatakan, untuk jumlah angka stunting di Agam sudah mengalami penurunan di bawah 20 persen, yakni 19,1 persen.
Berdasarkan hasil survei maupun riset kesehatan dasar pada 2018, stunting Agam 30,0 persen, hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019 stunting turun menjadi 26,64 persen, Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada 2020 angka stunting berada pada angka 20,90 persen dan SSGI pada 2021 menjadi 19,1 persen. (*)