HARIANHALUAN.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sijunjung mencatat data penerima bantuan langsung tunai dampak kenaikan bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Sijunjung sebanyak 14,730 keluarga penerima manfaat, setelah dipadankan oleh pemerintah setempat.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial Sijunjung, Yofritas, Jumat (16/9). Ia menjelaskan bahwa data tersebut mencakup delapan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sijunjung, yang mana pada penyaluran dua bansos sekaligus sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan ekonomi nasional akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi.
“Dua bansos disalurkan berupa BLT BBM senilai Rp300 ribu untuk September dan Oktober, kemudian BPNT September senilai Rp200 ribu. Jika dijumlahkan, maka besaran dana yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp500.000,” ujarnya.
Yofritas menjelaskan bahwa pencairan dana tersebut telah dilakukan secara bertahap di seluruh Kantor Pos yang ada di Kabupaten Sijunjung, yang telah dilaksanakan semenjak tanggal 9 hingga 14 September 2022.
Menurutnya, jumlah KPM yang menerima BLT BBM tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah baku dan telah diputuskan pemerintah pusat. melalui Kementerian Sosial.
“Bantuan BLT BBM merupakan salah satu program penebalan bantalan sosial yang diberikan sebagai upaya meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan hidup sehari-hari. Diharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari,” ujar Yofritas.
Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mengawasi penyaluran BLT atau bantuan sosial (bansos) BBM agar tetap sasaran. Sebab, tanpa peran pengawasan masyarakat penyaluran BLT BBM tak akan optimal.
Sementara itu, Erizon (52) salah seorang warga masyarakat berharap ada perbaikan saat pencairan BLT BBM. Selain itu, penyaluran BLT BBM betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerimanya atau tepat sasaran, tidak dipersulit dalam pencairannya, tidak ada pemotongan, serta tidak sampai menimbulkan kerumunan massa.
“Sebagai warga masyarakat kami akan memberikan apresiasi plus, jika pihak penyalur bantuan tersebut seperti Kantor Pos untuk memakai sistem jemput bola bagi lansia maupun penyandang disabilitas dengan mendatangi ke rumah penerima manfaat,” tuturnya. (*)