HARIANHALUAN.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menerima penghargaan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, di Ballroom Danapala Kementrian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (22/9).
Penghargaan Opini WTP minimal 10 kali berturut turut ini merupakan pencapaian yang luar biasa yang tidak diraih oleh seluruh pemerintah daerah. Selain Sumbar, daerah lain yang menerima penghargaan serupa adalah Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat.
Atas penghargaan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala OPD beserta jajarannya. Dimana atas kerja keras seluruh pihak secara bersama selama ini, Pemprov Sumbar berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021.
“Alhamdulillah, prestasi ini tentu patut kita syukuri. Kedepan prestasi ini harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi dengan terus meningkatkan kinerja dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,” ungkap gubernur.
Beberapa upaya untuk mempertahankan opini WTP lanjut gubernur, antara lain, senantiasa melaksanakan ketentuan/peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Sri Mulyani mengapresiasi pemda dan kementerian dan lembaga yang bisa mendapat opini WTP dari BPK, walaupun tengah menghadapi tantangan berupa situasi yang masih pandemi dan gangguan eksternal dari global.
“Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pemerintah daerah pada tahun sebelumnya hanya 89.7 persen, meningkat menjadi 92,25 persen. Dengan kata lain 500 pemerintah daerah mendapatkan opini WTP, dan untuk yang pusat 83 dari 87 LKKL mendapatkan opini WTP. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa,” ungkap Menkeu dalam sambutannya.
Lebih lanjut menurut Menkeu, dengan adanya akuntabilitas yang baik dan kerja sama antara instansi pemerintah, menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama menghadapi ancaman yang dihadapi negara dan meresponnya secara bertanggung jawab, meskipun dengan tugas, tanggung jawab, dan juga peran yang berbeda-beda.
Bahkan jika dilihat berdasarkan output dan outcome, Menkeu mengatakan bahwa terdapat tiga prestasi yang diperoleh Indonesia. “Pertama, negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan covid. Kedua, Indonesia termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 keadaan ekonominya membaik. Ketiga yakni penggunaan instrumen yang relatif prudent ditunjukkan dengan tambahan utang negara yang relatif sangat modes dibandingkan negara lain.
Ditambahkan Menkeu, banyak negara lain yang defisitnya 10-15 persen dengan ekonomi yang belum pulih. Sementara defisit Indonesia tahun 2020 di 6 persen, kemudian ditahun 2021 turun menjadi 4,7 persen.
“Ini artinya kita menggunakan instrumen keuangan negara dan keuangan daerah secara hati-hati, proper, dan bertanggung jawab. Akhirnya terlihat di dalam prestasi hari ini yang telah diperiksa oleh BPK, banyak sekali kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dalam suasana tantangan yang luar biasa,” pungkas Menkeu. (*)