HARIANHALUAN.ID – Sebanyak 16 petugas inseminator di bidang pertanian mendatangi gedung parlemen, guna melakukan audiensi dengan anggota DPRD terkait kejelasan status mereka sebagai petugas yang bekerja penuh waktu di daerah masing-masing.
Menurut Afandy, selaku koordinator menyampaikan bahwa mereka sudah cukup lama mengabdi sebagai petugas inseminator bahkan ada yang sudah 14 tahun mengabdi, namun belum memiliki status pekerjaan yang jelas.
“Kami di sini sudah ada yang mengabdi lebih kurang 14 tahun, namun belum bisa mengajukan diri sebagai PPPK karena ditolak oleh sistem yang sudah tersedia, ” ujarnya dengan nada sesalnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Tanah Datar, Eka Putra didampingi Pimpinan DPRD Rony Mulyadi dan Anton Yondra beserta beberapa anggota dewan menyampaikan bahwa ia berjanji pada 2023 para petugas tersebut sudah bisa menerima uang transpor.
“Insyaallah, secara bersama-sama dengan legislatif atau pimpinan DPRD, pada 2023 mendatang para petugas ini sudah bisa menerima uang transportasi, ” ucapnya.
Sedangkan terkait status pekerjaan petugas yang sudah mengajukan diri melalui program PPPK, namun bisa diterima karena ditolak sistem, ke depan akan diupayakan bersama sekretaris daerah dan BKPSDM untuk mengajukan ke Kemenpan RB.
“Ya, untuk status petugas yang sudah mengajukan diri sebagai PPPK namun ditolak sistem, nanti secara bersama-sama baik itu dijajaran sekretariat daerah, BKPSDM dan juga DPRD akan mencarikan solusi itu ke Kementerian Reformasi Birokrasi, ” katanya.
Audiensi tersebut berjalan lancar hingga ditutup sesi foto bersama di depan Gedung DPRD bersama pimpinan dan anggota dewan setempat. (*)