HARIANHALUAN.ID – Intervensi stunting ini penting dilakukan oleh semua pihak, karena sangat berpengaruh kepada generasi kedepannya, dan menjadi tugas penting untuk menyiapkan generasi Indonesia emas pada 2045.
Hal ini disampaikan Anggota DPR RI, Ade Rezki Pratama saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama dengan BKKBN di Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (17/10/2022).
“Stunting ini menjadi rapor bagi pemerintah provinsi sampai ke desa, karena pemerintah pusat saat ini melakukan penilaian terhadap pemerintah daerah.
Jika berhasil menekan tentu akan ada juga bonus yang diberikan, baik itu penambahan dana dan program,” katanya.
Ia mengatakan, stunting ini banyak faktor yang menjadi penyebabnya mulai dari adanya calon pengantin yang ada mengidap penyakit yang tidak bisa diobati. Untuk itu perlu dilakukan kepada calon pengantin.
“Dengan kondisi ini juga akan berpengaruh kepada janin, jika ada pasangan yang mengidap penyakit tersebut. untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan sebelum menikah,” katanya.
Selanjutnya, kata Ade, hunian yang tidak layak serta sanitasi yang tidak bagus juga menjadi salah satu faktor terjadinya stunting, karena hunian dan sanitasi ini sangat berpengaruh kepada kesehatan keluarga yang tanggal di rumah itu.
“Pernikahan usia dini juga berpengaruh, karena rahim dari calon ibu muda ini belum sanggup dibuahi, mengakibatkan janin tidak berkembang dengan baik di dalam rahim,” kata Ade.
Ade juga mengatakan, stunting tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, namun di negara maju juga ada kasus ini. Hal itu bisa terjadi mungkin disebabkan oleh pola asuh, karena kedua orang tua yang sibuk bekerja.
Sementara itu, Widyaiswara Ahli Utama BKKB RI, Wendri Hartanto menyampaikan stunting ini terjadi karena adanya kekurangan gizi kronis yang terjadi pada bayi, sehingga membuat kondisi tumbuh kembang anak.
“Kurang asupan gizi saat hamil akan menyebabkan perkembangan janin di dalam rahim, karena saat hamil ini ibu dan janin akan berebut gizi,” ujarnya.
Saat ini angka stunting tingkat nasional ada pada 24 persen, dan ditargetkan pada 2024 bisa turun menjadi 14 persen. Untuk pihak pemerintah saat ini telah membetuk lebih dari 60 ribu pendamping keluarga di seluruh Indonesia.
“Tim pendamping keluarga ini terdiri dari bidan dan kader yang akan melakukan pendamingan kepada masyarakat,” katanya. (*)