HARIANHALUAN.ID – Mencegah lahirnya anak-anak berisiko stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sumatra Barat (Sumbar) melakukan pendampingan terhadap calon pengantin (catin) dan ibu hamil sampai dengan masa melahirkan.
“Kita mencegah stunting dimulai dari catin yang didampingi oleh tim pendamping keluarga, mulai dari melihat kondisi kesehatannya dan lainnya,” kata Kepala BKKBN Sumbar, Fatmawati, Senin (12/12/2022) sore.
Hal itu disampaikannya saat kegiatan sosialisasi advokasi dan KIE penanganan stunting bersama mitra kerja yang dihadiri anggota DPR RI, Ade Rezki Pratama, Ketua DPR Kabupaten Lima Puluh Kota, Deni Asra, kader KB se-Kecamatan Luak, petugas KB se-Kecamatan Luak, tokoh masyarakat se-Kecamatan Luak di SKB Kota Payakumbuh.
Ia mengatakan, pencegahan stunting dimulai dari catin ini juga untuk menyiapkan bonus demografi yang akan didapatkan Indonesia pada 2035 sampai 2045.
“Bonus demografi ini harus kita manfaatkan, tentunya ini harus kita siapkan sumber daya manusianya. Jika berbicara di 2035, tentu saat inilah kita mengimplementasikan pencegahan stunting,” ujarnya.
Salah satu penyebab stunting adalah karena sang ibu saat hamil tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi, sehingga menyebabkan anak kekurangan nutrisi.
“Tentunya banyak penyebab lainnya. Hal ini yang kita sosialisasikan kali ini, sehingga nantinya kader dan peserta sosialisasi dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menjelaskan pentingnya mengatasi stunting ke tetangga, keluarga dan sanak famili,” ujarnya.
Sementara Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota, Yulia Masna mengatakan bahwa penanganan stunting di daerah tersebut dilakukan terintegrasi, mulai dari provinsi bersama BKKBN Sumbar sampai ke tingkat nagari.
“Angka stunting di Lima Puluh Kota sudah mengalami penurunan dari sebelumnya 28,7 persen menjadi 28,2 persen,” katanya.
Dengan terintegrasinya penanganan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, ditargetkan pada 2024 nanti angka stunting di daerah tersebut dapat menurun ke angka 14 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Deni Asra menyebut bahwa sudah menjadi tugas pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan ibu hamil bisa mendapatkan nutrisi yang baik.
“Meski begitu, penanganan stunting tak hanya dapat dilakukan oleh pemda. Diperlukan peran serta semua pihak untuk menekan angka stunting,” kata dia.
Ia mengatakan, semua pihak harus berkontribusi untuk memastikan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terbebas dari stunting.
“Angkanya harus bisa terus kita tekan seminimal mungkin, terima kasih pada Pak Ade yang mendukung dinas terkait dalam melakukan sosialisasi ini,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama menyebut bahwa stunting mengakibatkan menurunnya kecerdasan anak.
“Berdasarkan survei yang dilakukan, IQ anak-anak Indonesia di Asia Tenggara berada di peringkat 10. Satu tingkat di atas Timor Leste dan satu tingkat di bawah Laos,” katanya.
Untuk memastikan kecerdasan anak-anak Indonesia lebih baik, sehingga pada 2045 tercipta generasi emas, semua pihak harus berkontribusi langsung untuk menekan angka stunting.
Dia menyebut, terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan stunting, di antaranya kekurangan gizi, rumah tidak layak huni, mengonsumsi air tidak bersih dan pernikahan dini.
“Sejak 2015 aktif mengalokasikan program-program dari APBN untuk meningkatkan rumah tidak layak huni di Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan yang masih tercecer bisa kita tindaklanjuti kedepannya,” katanya. (*)