HARIANHALUAN.ID – BKKBN Sumatra Barat (Sumbar) melakukan evaluasi dan rapat percepatan penurunan stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak) bersama mitra kerja tingkat Provinsi Sumbar 2022, Selasa (27/12/2022).
Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati menyebut, terdapat 19 indikator pencapaian target, 72 indikator pencapaian target pelaksanaan, serta 42 indikator dalam kegiatan prioritas pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak di seluruh tingkatan daerah, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo.
“Oleh sebab itu, kami memohon koordinasi di semua lembaga/dinas terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pemaduan, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu,” kata Fatmawati.
Ia menambahkan, dengan mempertimbangan waktu yang tersisa, dimana pencapaian target 14 persen pada 2024 menuntut pemerintah hingga pemerintah daerah (pemda) mampu memprioritaskan sumber daya yang tersedia, untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran.
Adapun kelompok sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia nol hingga 59 bulan.
“Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif. Intervensi ini mencakup aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta peningkatan akses air minum serta sanitasi,” ucapnya.
Dengan berbagai kompleksitasnya, percepatan penurunan stunting harus terfokus pada keluarga berisiko stunting. Dinamika lingkungan strategis dan pendeknya waktu yang tersedia, membutuhkan dukungan penguatan teknis dan managerial bagi daerah untuk menyelenggarakan percepatan penurunan stunting. Dukungan yang diperlukan berasal dari pihak luar pemerintah, untuk membantu melengkapi dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.
“Apakah itu dari Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) atau dari Baznas, atau menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibilty) dari perusahaan dan lain sebagainya. Kita berharap, melalui kegiatan yang kita lakukan hari ini akan dapat menghasilkan keputusan dalam rangka percepatan penurunan stunting khususnya di Sumatra Barat,” katanya lagi.
Pada kegiatan itu juga, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto mengatakan, Presiden sejak 5 April 2018 telah memerintahkan untuk mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam rangka penanganan stunting.
“Karena stunting menjadi isu penting dalam menyiapkan Sumbar Daya Manusia (SDM) unggul/generasi emas pada 2045,” kata Tavip.
Saat ini seluruh pihak terkait juga masih menunggu hasil SSGI terbaru Tahun 2022, untuk melihat bagaimana data terbaru potret stunting di Indonesia. “Hasil SSGI sebetulnya sudah selesai oleh Kemenkes, tapi masih dilaksanakan cleansing data,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, data tersebut akan segera di reportkan secara nasional dalam waktu dekat. “Kita berharap prevalensi stunting di Sumbar bisa turun signifikan, agar ikhtiar kita selama satu tahun ini terlihat dan terukur,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah yang juga membuka kegiatan rapat evaluasi tersebut mengapresiasi seluruh pihak yang sudah berperan dalam percepatan penurunan stunting di Sumbar.
Mahyeldi menambahkan, meskipun capaian Sumbar sudah baik dibandingkan nasional, namun Sumbar tetap harus berupaya untuk mencapai target dari Presiden sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021 yakni 14 persen pada 2024.
Di sisi lain di penghujung 2022, artinya waktu yang tersisa kurang lebih dua tahun lagi, sehingga Tahun 2023 merupakan puncak intervensi yang harus dimaksimalkan.
“Kita sangat berharap hasil survei SSGI 2022 yang sedang kita tunggu-tunggu ini akan turun drastis. Tidak hanya 14 persen, harapan kita bisa di bawah 10 persen hingga 0 persen atau zero stunting pada 2024,” ucapnya.
Adapun strategi yang perlu dilakukan sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021, yakni menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, menerapkan perubahan pola perilaku, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Mahyeldi juga mengimbau koordinasi dan kerja sama konvergen lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sumbar. “Bila perlu yang berprestasi dan bersungguh-sungguh nanti kita apresiasi, apakah hadiah umroh atau yang lainnya,” kata dia menutup. (*)