HARIANHALUAN.ID – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Pangeran Beach Hotel, Senin (20/2/2023). Rakerda dibuka secara resmi oleh Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri.
Hansastri mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis mencapai target penurunan stunting di angka 14 persen pada 2024 nanti.
“Penurunan stunting tidak bisa dilakukan BKKBN saja, butuh koordinasi dan sinergi bersama. Waktu yang masih ada, kita upayakan semaksimal mungkin untuk menurunkan stunting di Sumatra Barat menuju 14 persen pada 2024,” ujar Hansastri.
Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati mengatakan, rakerda ini merupakan tindaklanjut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting tahun 2023, yang dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo pada (25/1/2023).
“Rakerda ini bertujuan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting,” ucap Fatmawati.
Fatmawati mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) unggul merupakan daya saing bangsa. Termasuk anak-anak bebas stunting. Beberapa arahan penting, sambungnya, perlu ditingkatkan terkait stunting.
“Pertama, melakukan penyuluhan dan pendampingan terus menerus kepada sasaran. Kedua, memberikan makanan tambahan bergizi sesuai pangan lokal yang berprotein (protein hewani/nabati). Ketiga, memastikan sasaran terpantau tumbuh kembang dengan alat yang sesuai standar,” kata Fatmawati.
Fatmawati juga melaporkan pada tahun 2022, TFR (Total Fertility Rate) Sumatra Barat yaitu 2,46 (TFR Sumatera Barat turun dibandingan tahun sebelumnya 2.60). Penggunaan alat kontrasepsi modern (mCPR) sebesar 50,60 persen. Kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmetneed) yaitu 11,8 persen, angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) yaitu 11 dari 1.000 wanita usia subur.
Selanjutnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 53,54, dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) masih 22,2 tahun.
Dari hasil perhitungan BPS dari sensus penduduk, TFR Sumatra Barat mengalami penurunan dari 2,91 menjadi 2,46. Capaian ini didukung dengan menurunnya kelahiran remaja di usia 15-19 tahun dari 28 menjadi 14,17. “Tentunya penurunan fertilitas ini dapat menurunkan rasio ketergantungan dan berpeluang terciptanya bonus demografi,” ucapnya lagi.
Sementara itu, dari hasil SSGI 2022 prevalensi stunting di Sumatra Barat mengalami kenaikan menjadi 25,2 yang sebelumnya 23,3 (naik 1,9 persen). “Dari 19 kab/kota terdapat tujuh kab/kota yang naik prevalensi stunting-nya dan 12 kab/kota mengalami penurunan,” ujarnya.
Selaras dengan TFR yang tinggi dan angka kematian bayi yang tinggi terutama tiga kab/kota tertinggi. “Oleh karena itu, ini menjadi perhatian kita bersama untuk bisa melakukan upaya-upaya strategis dalam penurunan stunting,” tuturnya.
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatra Barat, telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting.
Beberapa program BKKBN, di antaranya workshop dan diseminasi studi kasus dan praktik baik bersama pakar dan lintas sektor, pelayanan Keluarga Berencana (KB) di faskes, tertutama meningkatkan KB pascapersalinan dan KB MKJP, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dengan telah diperkuat oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2022.
Kemudian ada program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di Kampung KB, implementasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil) bersama Kemenag, sosialisasi melalui berbagai media, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), grebek stunting, serta pemantauan tumbuh kembang anak.
Lalu dukungan serta advokasi dan KIE bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI, layanan penyuluhan dan pendampingan oleh kader (Tim Pendamping Keluarga/TPK, PPKS, BKB terintegrasi posyandu), promosi program melalui media sosial seperti dengan Infosumbar dan Influencer di Sumatra Barat, promosi dan sosialisasi elsimil diberbagai tingkatan dan momentum penikahan.
Dari hasil capaian pendampingan kepada catin melalui elsimil, jumlah TPK yang registrasi di elsimil 96,1 persen. “Kami berharap kab/kota dapat meningkatkan dan memperbaiki registrasi TPK pada 2023. Jumlah catin yang sudah registrasi dan didampingi tahun 2022 baru mencapai 63,5 persen,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Sekretasi Utama (Sestama) BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto mengatakan, perlu sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk dapat memberikan intervensi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Terutama lokasi khusus (lokus) prioritas, sehingga terwujud SDM unggul yang sehat dan berkualitas di Sumatra Barat,” ujarnya.
Tavip menyebutkan, berdasarkan data SSGI 2022 prevalensi stunting di Sumbar yang naik 1,9 persen memang mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan. Sebab, berbagai intervensi telah dilaksanakan selama tahun 2022.
“Tentu angka ini menjadi konsen kita bersama kedepannya. Ternyata ada beberapa kabupaten yang naik dan ada yang turun. Harapannya bagi daerah yang naik tidak menimbulkan demotivasi. Yang penting tetap semangat untuk menurunkan angka itu,” ujarnya. (*)