PADANG, HALUAN – Realisasi vaksinasi Covid-19 di Sumatra Barat (Sumbar) hingga saat ini telah mencapai 30 persen untuk pemberian dosis pertama, dan 15 persen untuk pemberian dosis kedua. Tercatat, realisasi di empat kabupaten/kota sudah mencapai 50 persen, tetapi masih ada sembilan daerah lainnya dengan capaian di bawah rata-rata provinsi.
Juru bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Sumbar, Jasman Rizal menyebutkan, terjadi peningkatan capaian vaksinasi pada tingkat kabupaten/kota. Namun, persentase realisasi di sejumlah daerah masih terpantau rendah bahkan di bawah rata-rata vaksinasi Sumbar.
“Secara umum, telah terjadi peningkatan di berbagai daerah, tapi sesuai target sasaran, rata-rata Sumbar masih jauh dari target. Untuk itu, diharapkan Satgas Covid-19 kabupaten/kota di Sumbar lebih menggencarkan program vaksinasi,” ujar Jasman Rizal, Minggu (24/10).
Berdasarkan rekapitulasi vaksinasi Covid-19 per Sabtu 23 Oktober 2021, kata Jasman, terdapat tujuh kabupaten/kota dengan persentase vaksinasi dosis pertama yang masih di bawah rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Agam 16,04 persen, Kabupaten Padang Pariaman 16,89 persen, Pesisir Selatan 19,36 persen, Pasaman Barat 20,41 persen, Kabupaten Pasaman 22,66 persen, Tanah Datar 23,21 persen, Kabupaten Solok 24,30 persen, Mentawai 24,36 persen, dan Lima Puluh Kota 27,13 persen.
Sementara itu, untuk kabupaten/kota lainnya, sudah berada di atas rata-rata provinsi, 31.10 persen. Bahkan, lima daerah sudah di atas 50 persen, seperti Padang Panjang 68.78 persen, Bukittinggi 62,96 persen, Kota Solok 56,19 persen, Kota Sawahlunto 52,61 persen, dan Kota Padang dengan realisasi 52,0 persen.
“Kabupaten dan Kota yang masih di bawah rata-rata provinsi ini perlu digenjot lagi secara masif vaksinasinya. Untuk itu, diharapkan Satgas Covid-19 setempat lebih menggencarkan lagi program vaksinasi ini,” kata Jasman.
Sementara itu, data Satgas Pananganan Covid-19 Sumbar juga menunjukan capaian vaksinasi untuk kelompok lanjut usia (lansia) yang masih rendah, yaitu 10 persen atau 51.814 penerima untuk dosis pertama, dan 5,42 atau 26.559 penerima untuk dosis kedua. Ada pun target penerima berjumlah 489.575 lansia.
Jasman Rizal juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melibatkan semua stakeholder, kelompok, dan institusi informal masyarakat dalam mempercepat program Vaksin Covid-19. Terutama, dalam menjalankan target vaksinasi yang diatur Surat Edaran (SE) Gubernur.
Pemprov Sumbar juga sudah menerbitkan surat edaran untuk wali kota dan bupati terkait target capaian vaksinasi mencapai angka 50 persen pada akhir Oktober. Edaran dikeluarkan sebagai salah satu upaya mengejar target 4.408.509 penerima vaksin pada Desember 2021 nanti.
“Semoga akhir Desember 2021 capaian target sasaran vaksinasi di Sumbar tercapai,” kata Jasman.
Vaksinasi Massal Dipacu
Dalam rangka menggenjot realisasi vaksinasi di Sumbar, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Sumbar terus menggelar vaksinasi massal, yang dalam dua hari terakhir berlangsung di kawasan GOR H. Agus Salim, Kota Padang yang mengusung tajuk “Pergelaran Vaksin Massal Polda Sumbar dan Komponen Anak Bangsa”.
Direktur Binmas Polda Sumbar, Kombes Pol Johni Soeroto mengatakan, vaksinasi massal kali ini ditujukan untuk seluruh komponen anak bangsa di Sumbar, dengan melibatkan berbagai komunitas. Ia merincikan, komunitas yang terlibat antara lain, Komunitas Pemusik Jalanan, Laskar Merah Putih, Asosiasi Buruh, Pedagang Kecil Keliling, Buruh Serikat Transportasi, LKAAM, Senkom Mitra Polri, Pemuda Pancasila, Pokdar Kamtibmas, dan Satuan Pengamanan (Satpam).
Ia mengatakan, berkumpulnya semua komunitas ini untuk menyatukan langkah dan hati, bahwa semua orang membutuhkan vaksin Covid-19. Untuk kegiatan vaksinasi ini sendiri, ia mengaku tidak memiliki target spesifik.
“Kami menerima calon penerima vaksin sebanyak-banyaknya. Kami tidak pernah menghitung jumlah. Prinsipnya, kalau bisa sebanyak-banyaknya,” ujar Johni.
Ia juga mengatakan, dengan dilakukannya vaksinasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi terkendala dalam beraktivitas, mengingat saat ini untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan harus memiliki surat bukti vaksin.
“Jangan sampai kita rugi, ketika mau beribadah haji atau umrah, malah kemudian terhambat. Karena tidak punya sertifikat vaksin. Kemudian, ketika kita mau berkegiatan lainnya, seperti ke mal atau berjalan-jalan, kita juga sudah diwajibkan untuk divaksin. Jadi saya imbau saudara-saudara saya yang di Ranah Minang ini untuk disuntik vaksin. Guna kan juga untuk kehidupan Anda, keluarga, serta lingkungan sekitar,” katanya.
Pergelaran Vaksinasi Massal oleh Polda Sumbar melalui Ditbinmas Polda Sumbar bersama Komponen Anak Bangsa itu sendiri telah berlangsung dua hari hingga Minggu (24/10), dan telah memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 kepada ratusan orang.
“Alhamdulillah, dalam dua hari ini totalnya 800 orang yang di vaksin. Pada pelayanan ini, Ditbinmas menggandeng tenaga kesehatan (nakes) untuk vaksinator dari Biddokkes Polda Sumbar,” kata Johni melalui Kasubdit Satpam/Polsus Kompol Sulasmi.
Ia merincikan, selama dua hari vaksinasi, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sebanyak 460 orang dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sebanyak 340 orang. “Bagi yang belum di vaksin, masih bisa datang ke Gerai Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah atau yang ada pada Polri di wilayah Sumbar,” katanya.
Prioritaskan Lansia
Sementara itu, survei yang dilakukan Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP) menunjukkan sebanyak 40 persen warga lansia atau orang tua di Indonesia kemungkinan besar tidak akan melakukan vaksinasi covid-19. Dengan jumlah sasaran vaksinasi lansia sebanyak 21.553.118 orang, maka 40 persen di antaranya berarti sekitar 8,6 juta orang lansia.
“Survei ini dilakukan sejak Mei 2021 yang dilaksanakan dalam dua pekan sekali dengan responden total sekitar 14 juta orang di Indonesia.Pada kelompok lansia di atas 55 tahun masih terhadap 40 persen melaporkan kemungkinannya tidak akan divaksin,” kata Perwakilan Communication Science & Research John Hopkins, Douglas Storey dikutip dari cnnindonesia.com, Minggu (24/10).
Menurut Douglas, pemerintah perlu untuk menggencarkan sosialisasi dan pendekatan kepada lansia secara aktif. Selain itu, pemenuhan kebutuhan vaksinasi lansia seperti akses tempuh lansia menuju tempat vaksinasi juga perlu menjadi pertimbangan serius oleh pemerintah.
“Kelompok lansia itu adalah sasaran yang penting sekali, jadi perlu untuk penyampaian pesan yang difokuskan pada kelompok itu dengan memperhatikan hambatan mereka dalam vaksinasi,” katanya lagi.
Namun demikian, secara keseluruhan Douglas menyebut, dari responden lintas usia yang belum menerima vaksin covid-19 sama sekali, 67 persen di antaranya masih berminat untuk divaksin. Sementara utu, 34 persen lainnya mengaku tak berminat untuk divaksin.
Douglas menambahkan dari sisi gender pria lebih banyak menyuarakan respons negatif terhadap vaksinasi covid-19, dibandingkan dengan wanita. Kemudian, setidaknya 49 persen responden berminat vaksin namun mengaku cemas karena efek samping, sementara 37 persen lainnya masih menunggu perihal keamanan vaksin di komunitas.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sejumlah faktor penyebab rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 warga lansia. Menurutnya, banyak keluarga yang tak mengajak para anggotanya yang lansia untuk divaksinasi.
“Masih banyak yang belum divaksinasi, ada yang memang takut ke rumah sakit, tidak diajak anggota keluarganya, atau enggan keluar rumah. Sehingga mesti dibantu untuk diyakinkan agar mereka lansia bisa segera divaksinasi,” kata Budi.
Kemenkes, sambung Budi memastikan akan terus memprioritaskan pemberian vaksin Covid-19 pada lansia. Sebab, kelompok warga lansia memiliki faktor risiko hingga 60 kali lipat lebih riskan dibandingkan anak-anak saat terinfeksi Covid-19. Berdasarkan data, selama pandemi tercatat kelompok yang memerlukan perawatan di rumah sakit didominasi oleh para lansia.
Budi bakal menyosialisasikan secara masif kepada para keluarga yang memiliki lansia di rumahnya. Ia menyebut, potensi kematian yang dihadapi lansia terpapar Covid-19 sangat tinggi.
Selain itu, kata Budi, rendahnya partisipasi lansia dalam program vaksinasi disebabkan akses informasi dan transportasi. Ia bakal bekerja sama dengan sejumlah kementerian atau lembaga untuk meningkatkan pelayanan vaksinasi lansia. Ia meminta para keluarga yang memiliki lansia di rumahnya lebih aktif menjelaskan agar para lansia mau untuk divaksinasi Covid-19. (h/sdq/mg-tio)
