PADANG, HALUAN—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov) Sumbar mengatur sejumlah strategi dalam menciptakan 100 ribu entreprenuer yang menjadi salah satu program unggulan (progul) Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Audy. Pakar menilai, titik sentral sukses atau tidaknya program ini tergantung pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait.
Hal itu disampaikan Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Elfindri. Ia menilai, program 100 ribu entrepreneur adalah langkah yang cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah ke depan. Sehingga, sangat diperlukan pemahaman yang sama dan baik pada tingkat OPD selaku pelaksana.
“Program unggulan ini titiknya berada pada dinas terkait, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terutama tentang pemahaman atas pembukaan lapangan kerja dan membentuk wirausahawan baru. Itu yang harus kita capai dulu. Kepala daerah harus mampu memastikan pemahaman OPD terkait target program ini,” katanya kepada Haluan, Rabu (27/10).
Menurut Elfindri, Pemprov harus mengoptimalkan pelatihan dan mengedukasi pihak terkait agar mampu memahami target dari program 100 ribu entrepreneur tersebut. “Sampai sejauh mana program ini masuk ke dalam program OPD. Tidak hanya di provinsi, tapi juga kabupaten/kota. Namun, bisa saja ini tidak tercapai karena, misalnya, pandemi, yang bisa menimbulkan refocusing anggaran,” ujarnya.
Elfindri berpendapat, bila OPD terkait dan pemerintah daerah tidak memahami dengan baik rencangan kerja dari program 100 ribu entrepreneur, maka perlu dilakukan rekonsiliasi. Di mana, OPD mesti mempersiapkan peta perkiraan pertumbuhan entrepreuner per tahun, serta pemetaan berdasarkan investasi dan sektor yang paling potensial.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy menyampaikan, program menciptakan 100 ribu entreprenuer direncanakan akan melibatkan seluruh sektor perekonomian daerah. Mulai dari pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), industri, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Programnya sudah dimulai dan beberapa program akan berjalan. Kita harap semua sektor ikut. Lalu penguatan OPD pemprov hingga pemda, karena ini tujuannya untuk memperbaiki perekonomian,” kata Audy, Rabu (27/10).
Audy menekankan betapa pentingnya pemahaman yang sama pada tingkat OPD-OPD terkait entrepreneur. Sehingga, program yang telah disiapkan ini akan semakin terukur dan terstruktur pada tingkat dinas.
Audy menambahkan, program 100 ribu entreprenuer akan fokus pada pemberian pelatihan kepada peserta terkait pengembangan usaha yang memiliki daya saing. Kemudian, hal tersebut juga diiringi dengan membuka akses permodalan pada lembaga keuangan, baik perbankan mau pun nonperbankan.
“Program unggulan ini tidak bertujuan untuk membantu permodalan secara langsung, tetapi membantu memberikan akses bagi pengusaha agar bisa mendapatkan dana dari perbankan atau lembaga lain yang memungkinkan,” ujar Audy lagi.
Di sisi lain, Audy mengatakan, Pemprov Sumbar juga sudah merancang aplikasi yang disiapkan untuk mendukung pertumbuhan para entreprenuer baru. Termasuk sebagai upaya untuk mendorong entreprenuer agar lebih melek digital.
“Aplikasi berbasis digital ini nanti bisa memantau perkembangan entreprenuer secara cepat. Dengan demikian, semua program pelatihan dari setiap OPD dan kabupaten/kota mulai dari jadwal hingga capaian yang dihasilkan, dapat tergambar dan dipantau,” katanya.
Menurut Audy, kebedaradaan digitalisasi akan sangat berperan dalam peningkatakan entrepreneurship di Sumbar. Sebab, katanya, menjadi entrepreneur bukan hanya dari nol kemudian menjadi pemilik usaha, namun juga mengenai proses meningkatkan skala usaha, menaikkan kapasitas, hingga mampu membuka lapangan kerja.
“Dari segi jumlah, pelaku usaha di Indonesia saat ini baru sekitar 2 persen, sementara untuk mendukung ekonomi dibutuhkan entrepreneur setidaknya 4 persen dari jumlah penduduk. Untuk itu, harapan kita Sumbar mampu bergerak ke depan untuk entrepreneurship,” tuturnya. (h/mg-dar)