HALUANNEWS, DHARMASRAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya dinilai belum menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai regulasi yang ada.
Pasalnya, meski kondisi keuangan daerah cukup sulit, namun wakil rakyat itu tidak sungkan-sungkan untuk terus setiap pekannya pergi dinas luar yang dikemas dengan kunjungan kerja (kunker), bimbingan teknis (bimtek), mendampingi pemerintah daerah (pemda) konsultasi dan banyak alasan lainnya.
Jangankan saat ini, pada masa pandemi Level 2 saja, sebanyak 30 anggota dewan itu tetap melakukan perjalanan dinas dan bahkan sampai ke Pulau Bali. Mirisnya lagi, anggota dewan terhormat itu tidak malu untuk berfoto-foto dan menampilkannya di media sosial (medsos).
Padahal secara umum, DPRD memiliki tugas dan fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Untuk menjalanan fungsi tersebut, wakil rakyat ini mendapat fasilitas negara berupa gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan dan fasilitas lainnya, yang kalau dijumlahkan nilainya cukup fantastis.
Di Kabupaten Dharmasraya, wakil rakyat ini dinilai belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan belum pro terhadap kepentingan rakyat. Semua terbukti dengan masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kinerja wakil rakyat ini.
Beberapa waktu lalu, sejumlah pekerja perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Dharmasraya mendatangi kantor DPRD setempat.
Para pekerja ini meminta DPRD memperjuangkan upah dan hak-hak buruh yang dikebiri pihak perusahaan tempat mereka bekerja.
“Tolonglah bapak-bapak dewan yang terhormat turun ke lapangan, agar tahu kondisi para buruh,” ucap Ketua DPD KSPSI Dharmasraya, Firnaldi Rais pada pertemuan tersebut.
Namun sampai dimana perjuangan wakil rakyat itu terhadap keluhan masyarakat tidak jelas gerak langkahnya.
Dalam satu bulan, wakil rakyat ini pergi keluar daerah dua kali sampai tiga kali. Sekali kunjungan kerja menghabiskan waktu lima hari perjalanan dinas. Pembiayaan satu orang anggota dewan mencapai Rp2 juta dalam satu hari satu malam. Dana Rp2 juta tersebut belum termasuk uang BBM kendaraan dan uang lainnya.
“Untuk biaya harian sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) satu anggota dewan sebesar Rp400 ribu,” kata Sekwan DPRD Dharmasraya, Syamsuardi saat dikonfirmasi, baru- baru ini.
Menurut Sekwan, anggaran sebesar itu sangat kecil bagi seorang wakil rakyat. Anggota dewan mengeluh dengan kondisi tersebut. Mau tidak mau, meski dalam kondisi mengeluh, demi kepentingan orang banyak tetap juga dilakukan kunjungan.
“Sebenarnya dana yang diterima anggota dewan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Tapi mau bagaimana lagi, semua demi tugas,” kata Syamsuardi.
Sementara itu, menurut salah tokoh seorang masyarakat, A Dt Mandaro, untuk mendapatkan kursi di DPRD perlu biaya yang tidak sedikit, namanya ongkos politik. Satu anggota dewan bisa menghabiskan uang Rp1 miliar sampai Rp2 miliar bahkan ada yang Rp3 miliar, ketika helat pemilihan legislatif.
Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima tiap bulan dengan ongkos politik yang dihabiskan, jelas tidak seimbang atau tidak balik modal.
“Nah untuk mengembalikan dana tersebut, maka wakil rakyat ini harus melakukan kegiatan keluar daerah dengan iming-iming uang perjalanan dinas namanya. Tapi, karena acap kali keluar daerah, anggota dewan terkesan memperkaya diri mereka sendiri. Apalagi pemilihan legislatif sudah semakin dekat, tentunya mereka perlu modal lagi untuk mencalon,” ucap A Dt Mandaro, Rabu (13/4/2022).
A Dt Mandaro menyebutkan, jumlah anggota dewan di Kabupaten Dharmasraya ini 30 orang. Apabila dalam satu bulan melakukan kunjungan kerja luar daerah dua sampai tiga kali, maka bisa dipastikan dalam satu tahun menelan biaya puluhan miliar rupiah. Kunjungan anggota dewan keluar daerah sah-sah saja secara aturan.
Namun di saat kondisi keuangan daerah minim dan masyarakat menjerit lantaran tingginya harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, hal ini juga harus menjadi pertimbangan bagi wakil rakyat untuk keluar daerah dengan berbagai alasan.
“Alangkah baiknya, sebagian dari dana tersebut diperuntukan untuk membantu masyarakat. Mereka harus paham bahwa mereka berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, bahkan digaji dari uang rakyat dan semestinya mereka memperhatikan rakyat, bukan mengkhianati rakyat,” ucapnya. (*)