PADANG,HARIANHALUAN.ID — Pemprov Sumbar menyebut proses pengerjaan proyek jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh- Pangkalan stage 1 yang direncanakan bakal melintasi Lima Nagari akan di pending sementara waktu hingga Pemkab Limapuluh Kota berhasil mencari titik temu dengan masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatra Barat. Era Sukma merespon keputusan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang mengabulkan permohonan pengalihan trase yang disampaikan langsung Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol (Format) Limapuluh Kota kepada Presiden JICA di Tokyo beberapa waktu lalu.
“Sementara waktu pengerjaan di stage satu di pending. Sedangkan pengerjaan stage dua dan tiga tetap jalan, Khusus pengerjaan stage satu, kita masih menunggu Pemkab Limapuluh Kota untuk melakukan sosialisasi terutama dengan pihak Kerapatan Adat Nagari atau KAN yang masih menolak,” ujarnya kepada Haluan di ruang kerjanya Rabu (4/10) kemarin.
Era Sukma menilai, protes yang masih dilancarkan masyarakat lima Nagari terdampak di Kabupaten Limapuluh Kota, terjadi karena masyarakat hingga kini masih menolak perwakilan pemerintah dan kontraktor yang akan melakukan proses sosialisasi.
Sementara di sisi lain, masyarakat juga terus mendesak pemerintah untuk segera menjelaskan daerah dan tanah-tanah mana saja yang bakal terkena pembebasan lahan jika proyek tersebut tetap dilaksanakan.
“Jadi bagaimana caranya menjawab pertanyaan itu, sosialisasi saja belum pernah, Apalagi melakukan pengukuran penentuan trase. Sejauh ini masyarakat masih belum mendengarkan sosialisasi yang disampaikan JICA. Namun narasi yang muncul pokoknya mereka menolak,” jelas dia.
Menurut Kadis BMCKTR Sumbar, masyarakat di lima nagari yang akan dilalui jalan tol hingga kini masih menolak kampung mereka dilintasi jalan tol, Masyarakat khawatir pembangunan jalan tol akan menggusur daerah padat pemukiman, ladang, sawah, kebun hingga situs adat dan budaya lainnya.
Dalam perjalanannya, masyarakat terdampak jalan tol di lima nagari, pada awalnya melancarkan penolakan lantaran mereka tidak menerima sosialisasi, Namun kemudian, surat penolakan itu dicabut pasca Gubernur Sumbar menerima kedatangan kelompok masyarakat terdampak pro jalan tol yang mengatasnamakan Almast Limapuluh Kota.
“Lalu pada bulan Februari kemari muncul lagi pernyataan bahwa masyarakat meminta pengalihan trase jalan tol ke lokasi lain karena dikhawatirkan akan melalui perkampungan padat penduduk, situs budaya dan lain sebagainya, Surat penolakan disampaikan langsung ke Jepang,” katanya.
Atas terjadinya tarik ulur yang cukup panjang, rumit dan melelahkan itu, pasca keluarnya keputusan JICA, Era Sukma mengaku telah berkoordinasi dan berkonsultasi ke Kementrian PUPR di Jakarta.
Adapun arahan dari Kementrian PUPR, kata Era Sukma adalah agar proses pembangunan di stage dua dan tiga yang aman dan tidak menimbulkan riak gejolak di masyarakat segera dikebut secepatnya.
“Pembangunan di stage dua dan tiga tetap berjalan sembari pemerintah menyiapkan dokumen AMDAL dan dokumen LARAP yang diperlukan untuk proses pembebasan lahan nantinya,” ungkapnya,
Lanjut ia sampaikan, Jalan tol Payakumbuh-Pangkalan dibangun dengan dana pinjaman luar negeri pemerintah indonesia kepada Jepang melalui JICA sebagai lembaga donor internasional bagi pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang.
Pada bulan Januari lalu, Pemerintah Indonesia bahkan sudah meneken dokumen perpanjangan pinjaman luar negeri akslerasi pembangunan mega proyek infrastruktur tersebut.
Ditengah tenggat waktu tersisa, kini Pemprov Sumbar, Kementrian PUPR, dan juga PT Hutama Karya, harus berjibaku dan berpacu dengan waktu untuk menuntaskan proyek pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari sirip atau Feeder jalan tol Trans Sumatra (JTTS) yang diproyeksikan akan menghubungkan Aceh hingga Lampung ini.
Apabila progress pembangunan jalan tol yang terdiri dari 3 stage dan terkoneksi dengan gerbang tol Pekanbaru- Bangkinang ini masih buntu dan terhenti, maka pinjaman luar negeri itu batal diberikan Jepang kepada Indonesia.
“Jadi jika ini semua tidak selesai juga , semuanya selesai sudah. Dana ditarik lagi oleh Jepang. Jalan Tol Padang-Sicincin yang saat ini hampir selesai itu pun tidak akan ada lagi gunanya kalau ini semua akhirnya gagal,” pungkas Era Sukma. (*)