PADANG, HARIANHALUAN.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, dengan mengusung tema Perkuat Sinergi yang Semakin Pasti dan Berakhlak untuk Kinerja Kemenkumham Berdampak.
Dalam membangun komitmen bersama tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas, serta penandatanganan perjanjian kinerja bersama unsur pimpinan Divisi serta kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar, Selasa (3/1/2024).
Kakanwil Kemenkumham Sumbar, Haris Sukamto mengatakan, hari ini penandatanganan komitmen bersama dalam rangka membangun zona integritas, penandatanganan fakta integritas, serta penandatanganan perjanjian kinerja.
Ketiga ini saling terkait dalam rangka melaksanakan Reformasi birokrasi di Kanwil Kemenkumham Sumbar.
“Maka saya kuatkan kepada seluruh tim, yang mana pada tahun 2023 Kanwil Kemenkumham Sumbar meloloskan 6 Satuan Kerja (Satker) untuk mendapatkan apresiasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan tentu ini sangat membanggakan,” katanya.
Sebagian besar dari Satker yang ada dibandingkan wilayah lain yang banyak tidak bisa meloloskan. Jadi tahun 2024 ini kami semua berkomitmen menetapkan hati kita untuk membangun zona integritas di Satker masing-masing.
Haris juga mengatakan di tahun 2023 hanya 6 WBK, tahun 2024 pihaknya mendorong supaya Kanwil Kemenkumham Sumbar benar-benar mampu memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga integritas diri, membangun yang terbaik untuk institusi.
“Ini harapan kita. Makanya saya tadi sangat keras sekali kepada seluruh tim saya, dan saya menyampaikan kepada stakeholder yang hadir dari Keuangan, BPKP, BMM, Ombudsman, Komnasham. Saya mengajak kerjasama kita untuk menguatkan ada kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkumham itu sesuai dengan tagline kami itu berdampak,” ujarnya.
Program Kemenkumham ini sebutnya, seluruh kegiatan harus ada dampaknya yaitu bahwa masyarakat terlayani dengan baik. Masyarakat terpuaskan dengan apa yang kami lakukan dan tidak ada korupsi di dalamnya.
Dikatakannya, pada tahun 2024 ini, pihaknya menargetkan semua Satker, tetapi semua itu nanti akan disurvei dan ditata mana yang lebih siap dan yang lebih memungkinkan Satker yang diusulkan tersebut lolos.
“Seperti kemarin seluruh Satker kita tata dengan baik, sesuai administrasi, pelayanan publik dan lainnya kita evaluasi di tingkat internal Kantor Wilayah dengan tim. Namun baru hanya 6 yang didorong, mangkanya kita dorong. Dan alhamdulillah ke enamnya setalah dievaluasi dari tingkat internal inspektorat jendral dan menpan-RB semuanya lolos,” katanya.
Ia menambahkan, dari 28 Satker masih ada 22 lagi yang akan didorong tahun ini. Kalau melihat dari sisi administrasi seperti apa, tahun ini awalnya administrasi itu didahului penandatanganan fakta integritas sebagai modal awalnya.
“Dari awal ini nanti selalu diikuti oleh Pak Kadivmin secara administratif supaya memenuhi persyaratan administratif. Hasil dari ini nanti baru diumumkan mana yang layak untuk diberikan apresiasi,” ucapnya. (*)