PADANG, HARIANHALUAN.ID- Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah membuka secara resmi kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berlangsung di Hotel Pangeran Beach Padang, Selasa (27/2/2024).
Dalam sambutannya Mahyeldi menjelaskan di tahun 2022 Sumatra Barat berhasil menempati urutan ke-4 se Indonesia dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 94,72. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada urutan ke-27 dengan indeks 65,48.
“IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Maka dari itu pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi perlu ditingkatkan lagi,” tambahnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan mempercepat proses pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Sumatera Barat.
“Kita berharap kegiatan di bidang ini berjalan secara selaras dan serasi mulai dari tingkat nasional hingga sampai ke daerah. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan adanya sinkronisasi program mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah melalui Forum OPD ini,” jelasnya.
Dalam hal ini, Mahyeldi berharap semua stakeholder baik di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota bersinergi bersama dalam menentukan kebijakan dan menyusun program perlindungan anak dan perempuan.
“Kita harap nanti didapat hasil yang bisa dijalankan secara berkelanjutan. Sehingga kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, perlindungan hukum dan peduli anak dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dapat dilaksanakan di berbagai tatanan pemerintahan dan masyarakat,” tuturnya.
Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dr. Herlin Sridiani menambahkan, peserta kegiatan berjumlah 130 orang yang berasal dari Bappeda kabupaten/kota se Sumatra Barat, OPD Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta lembaga terkait di Provinsi Sumatra Barat.
“Kita berharap, kegiatan ini dapat menyelaraskan program dan kegiatan OPD Provinsi dengan usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2025. Selain itu, tersedianya prioritas kegiatan yang sudah dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupten/Kota, maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja OPD,” tutupnya. (*)