SOLOK, HARIANHALUAN.ID —Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, akhirnya menghentikan aktivitas tambang galian C tak berizin yang beroperasi disekitar kawasan Jalan Nasional Padang-Solok Selatan di kawasan Aie Dingin, Alahan Panjang, Kabupaten Solok.
Selain menghentikan aktivitas tambang, Pemprov Sumbar juga akan segera mengevaluasi perizinan sejumlah perusahaan tambang lain di dekat kawasan itu yang terindikasi menjadi biang masalah kerusakan ruas jalan nasional sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut kerusakan jalan didaerah itu telah lama menjadi keresahan masyarakat. Kerusakan jalan didaerah itu bahkan juga sempat dikeluhkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berkunjung ke daerah itu beberapa waktu lalu.
“Kita juga berulang kali lewat di jalan ini, dan pada hari ini melihat langsung fakta-fakta kerusakan dan penyebab kerusakannya. Maka, ini tidak bisa lagi kita biarkan,” ujar Gubernur Mahyeldi saat melakukan peninjauan jalan tersebut Selasa (19/3/2024) kemarin.
Pada kesempatan itu, Gubernur beserta jajaran OPD terkait melakukan peninjauan di lima titik kerusakan terparah bersama dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Thabrani. Selain menemukan fakta kerusakan jalan, rombongan juga menemukan fakta bahwa aktivitas tambang di sekitar daerah itu juga telah menyebabkan rusaknya sejumlah bangunan rumah warga.
“Sebelumnya, kami sudah perintahan jajaran di provinsi, mulai dari Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas BMCKTR, untuk melihat dari dekat dan mendeteksi akar persoalan kerusakan menahun jalan nasional ini. Sebagian dari tugas di dinas tersebut sudah selesai, meski ada beberapa persoalan yang masih butuh penjelasan dan jawaban,” ungkap Gubernur.
Berdasarkan peninjauan secara terperinci pada lima titik dengan kondisi kerusakan terparah, Gubernur berkesimpulan bahwa aktivitas tambang di sisi timur jalan telah menyebabkan luncuran air galian tambang yang tidak terkendali, sehingga secara perlahan menyebabkan longsoran dan jalan terban di sisi barat.
“Oleh karena itu, aliran air galian itu harus distop. Entah itu dengan membuat saluran yang benar, atau tambang itu sendiri yang kita evaluasi. Yang pasti, hari ini satu aktivitas tambang di Aie Dingin Timur, tadi sudah kita stop, karena tidak berizin dan sudah sangat merusak. Kemudian, ada aktivitas perusahaan tambang di kawasan Lekok yang kita evaluasi. Jika ada masalah-masalah lain, itu juga akan kita selesaikan,” tegas Gubernur.
Gubernur menekankan, tindakan tegas harus segera ia lakukan dalam menghadapi persoalan ini. Sebab jika tidak, ruas jalan nasional itu diprediksi tak akan bisa diselamatkan, dan tentu akan berdampak negatif pada ratusan ribu warga yang sangat membutuhkan ruas jalan tersebut sebagai satu-satunya akses menuju Solok Selatan.
“Kita di provinsi berharap, setelah teratasi segala persoalannya, maka Balai Jalan bisa segera melakukan perbaikan terhadap kualitas jalan ini. Sebab ini sangat penting bagi masyarakat,” ucapnya.
Kepala BPJN Sumbar, Thabrani menyatakan , ruas jalan nasional di Aie Dingin sepanjang 20 kilometer itu, adalah kawasan yang tergolong rawan longsor. Kondisi itu diperparah dengan adanya aktivitas tambang yang tidak tertata dengan benar.
Kondisi itu , menyebabkan terjadinya tumpukan saluran air atau aliran air yang menyeberangi badan jalan, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya longsor atau jalan terban di sisi barat.
“Curah hujan tinggi pada 7 Maret lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam titik, sedangkan empat titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus,” kata Thabrani.
Setelah dilakukan peninjauan langsung oleh Gubernur beserta jajaran, menurut Thabrani, BPJN berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan jalan menahun yang disebabkan aktivitas tambang tersebut. Sebab, perbaikan kualitas jalan akan sia-sia jika penataan tambang di kawasan itu tidak dilakukan dengan benar.
“Untuk sementara, jalan nasional di sini tetap kita pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kita tutup lobangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kita tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambangnya belum baik dan benar,” ucap Thabrani lagi.
Kegiatan peninjauan kerusakan jalan saat itu, diikuti juga oleh Kepala Dinas ESDM Sumbar, Herry Martinus; Kepala DLH Sumbar, Tasliatul Fuadi; Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi; Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Erasukma Munaf; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim; Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, Edi Dharma Syafni; dan sejumlah pejabat lain di lingkup Pemprov Sumbar. (*)