PADANG, HARIANHALUAN.ID – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Fatmawati mengatakan angka prevalensi stunting di Sumbar tahun 2023 turun jadi 23,6 persen.
“Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, bahwa prevalensi stunting di Sumatera Barat sebesar 23,6. Angka ini turun kembali dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 25,2,” kata Fatmawati pada kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TA 2024, Kamis (28/3/2024).
Lebih lanjut dikatakannya, hal itu tentunya hasil kerja keras seluruh pihak di tahun 2023. Di samping itu, dengan prevalensi stunting ini, menjadi evaluasi untuk tahun 2024, agar upaya dalam percepatan penurunan stunting harus lebih ditingkatkan.
Dalam sambutannya, Fatmawati menyebut upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya adalah penyediaan dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.
“Keluarga Berisiko Stunting 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 46,19 persen nenjadi 38, 89 persen (turun 7,3 persen). Tentunya tersebut hasil dari intervensi konvergensi dari beberapa lintas sektor baik secara sensitive maupun spesifik,” katanya lagi.
Berhasil turunnya keluarga berisiko stunting dan prevalensi stunting tahun 2023, tidak lepas juga dari bantuan pihak-pihak yang masuk dalam Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting.
Tercatat dari Satgas Stunting, total nilai Rp3.364.237.300 dari 522 pihak dengan jumlah penerima manfaat 2.075 keluarga atau anak. Bentuk bantuan beragam mulai dari PMT, perbaikan sanitasi, bedah rumah, jamban, dapur, bantuan uang langsung dan bantuan lainnya yang membantu keluarga atau anak yang stunting serta berisiko stunting.
Fatmawati juga menyampaikan, Perwakilan BKKBN Sumbar telah melakukan audit kasus stunting tahun 2023 di 19 Kab/Kota sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Dengan jumlah 345 auditee (7 catin, 91 ibu hamil, 4 ibu pasca persalinan dan 243 (baduta/balita).
Upaya menurunkan stunting di Sumatera Barat, juga dibantu oleh TPK sebagai ujung tombak di lapangan sebanyak 3.354 Tim atau 10.062 orang.
“Dimana pada tahun 2024 ini sudah kita tingkatkan pengetahuan dan keterampilannnya Kembali. Pada Tahun 2024 ini mereka akan melakukan SIDAK, yaitu singkatan Seleksi, Dampingi dan Aksi. TPK akan melakukan seleksi sasaran mulai dari PUS baru, ibu hamil/bersalin, baduta/balita serta calon pegantin. Yang selanjutnya mendampingi sasaran dan mendapatkan peyuluhan/KIE,” tuturnya.
Terakhir, aksi yang nantinya sasaran yang berisiko akan difasilitasi rujukan atau bantuan dari pihak terkait. “Mudah-mudahan usaha di tahun 2024 ini bisa menurunkan prevalensi stunting sekaligus menyiapkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyebut belum puas dan percaya dengan prevalensi stunting tersebut.
“Meskipun stunting di Sumbar turun menjadi 23,6 persen namun tidak mungkin rasanya hampir seperempat anak-anak di Sumbar stunting. Coba dicari mana saja anaknya kalau ada,” ujar Audy.
Kendati demikian, Audy tetap menyemangati pejuang stunting di Sumbar yang telah berjuang keras setahun terakhir. “Intinya kolaborasi. Ini ikhtiar kita menciptakan generasi emas 2045. Karena kita berkewajiban menciptakan SDM berkualitas,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN diwakili PKB Ahli Utama Bkkbn, Siti Fathonah menyebut, tahun 2024 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMN termasuk dalam upaya penurunan stunting.
“Oleh karena itu kita bersama-sama menyatukan pemikiran dan langkah strategis untuk menuntaskan apa yang ditargetkan di RPJMN,” ucapnya.
Ia menambahkan sesuai tema kegiatan hari ini yaitu Optimalisasi bonus demografi dan peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2024, Bonus Demografi merupakan salah satu perubahan dinamika demografi yang terjadi karena adanya perubahan struktur penduduk menurut umur.
“Hal tersebut dicirikan dengan jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia nonproduktif,” ucapnya.
Disebutkannya, tugas BKKBN yaitu mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
“Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, BKKBN sebagai ketua pelaksana telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RANPASTI) sebagai acuan yang berfokus pada tiga pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting,” ucapnya. (*)