Pemkab Padang Pariaman Luncurkan SeKoper Paman

PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID-Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan Inovasi Sekolah Perempuan Padang Pariaman atau SeKoper Paman sebagai tempat pemberdayaan bagi kaum perempuan.

Acara yang diluncurkan oleh Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur serta dihadiri perwakilan Dinas Sosial Provinsi, Unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Padang Pariaman Ny. Yusrita Suhatri Bur Sekretaris Daerah Staf Ahli, Asisten Kepala Perangkat Daerah seluruh Unsur Gabungan Organisasi Wanita (GOW) camat se Padang Pariaman 

“Agenda ini digagas sebagai langkah-langkah strategis untuk mempercepat kemajuan perempuan melalui partisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan,” ungkap Suhatri Bur.

Ia menjelaskan tahun 2023, Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kabupaten Padang Pariaman adalah 47,79 ini menunjukan artinya masih rendah nya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

IDG menitik beratkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan dan sektor lainnya. 

“Oleh karena itu sekolah perempuan bisa menjadi salah satu solusi untuk memberdayakan perempuan,” katanya. 

Selanjutnya, Suhatri Bur mengapresiasi Kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah menggagas acara ini, kegiatan ini dimaksudkan mendukung perempuan Padang Pariaman untuk berorganisasi, berkarya dari segala bidang.

“Tentunya dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai seorang Istri dari suaminya, dan seorang Ibu dari anak anaknya,” imbuhnya. 

Suhatri Bur mengajak Perempuan Padang Pariaman untuk terus terlibat aktif dan mengambil peran dalam pembangunan Padang Pariaman 

Kepala Dinas Sosial P3A Padang Pariaman Sumarni melaporkan Rembuk perempuan merupakan kegiatan yang pertamakali dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman bahkan di Provinsi Sumatera Barat.

Dikatakan, rembuk perempuan ini digelar dengan melakukan penjaringan isu isu strategis, krusial dan partispasi perempuan dari kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, untuk didengar keluhan, harapan dan aspirasinya. 

“Ini dilakukan untuk memenuhi hak perempuan dalam akses, kesempatan, perlindungan dan rasa aman yang sama setara di masyarakat sebagaimana telah dijamin negara,” ujarnya. 

Beberapa aspirasi perempuan hasil rempuk  yaitu mengangkat isu isu yang hangat dan berkembang di tangah masyarakat dari berbagai organisasi wanita di Padang Pariaman, rendahnya keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi, serta isu mengenai pencegahan pernikahan siri dan pernikahan dini.

Kemudian isu keterlibatan perempuan dan lingkungan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, isu emahnya pengetahuan tentang kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan mental. Dan isu tentang masih lemahnya perempuan dalam pendidikan dan pemahaman budaya. (*)

Exit mobile version