Namun untuk mewujudkan itu semua, Mahyeldi berharap dukungan dan peran serta seluruh pihak dan pemangku kepentingan. Sebab, dalam upaya pengentasan nagari berstatus tertinggal, daerah kerap dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal, karena beban pengeluaran yang lebih tinggi ketimbang pendapatan.
“Dari seluruh Pemda di Sumbar hanya Pemprov Sumbar yang belanja aparaturnya lebih kecil ketimbang pendapatan. Oleh karena itu, kita terus mencari cara untuk mengintervensi nagari/desa di Sumbar untuk segera naik status, dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri,” ujarnya lagi.
Mahyeldi meyakini, seluruh nagari/desa di Sumbar memiliki kapasitas dan potensi untuk menjadi maju dan mandiri. Hanya saja, perlu dilakukan pemetaan potensi serta pemanfaatan potensi-potensi itu secara terstruktur.
Oleh karena itu, Pemprov Sumbar saat ini tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus untuk mengintervensi lebih jauh pembangunan di nagari/desa.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, melalui Kepala Bidang Kerja Sama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan DPMD Sumbar, Vera Irawati menyebutkan, rakor IDM Sumbar kali ini diikuti oleh 194 peserta, yang terdiri dari OPD terkait dari kabupaten/kota, OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, akademisi, pendamping desa, hingga lembaga mitra pemerintahan.
“Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain untuk menindaklanjuti hasil pengukuran IDM, meningkatkan sinergitas antar OPD dan antarpemda, serta menyusun strategi yang lebih baik dalam peningkatan status nagari/desa di Sumbar,” ujar Vera. (*)
