PADANG, HALUAN – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Peneliti Indenpenden Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sumatra Barat (Sumbar) komitmen akan menunjukkan kinerja solid terhadap kelembagaannya.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPW BPI KPNPA RI Sumbar, Marlis, yang baru diangkat menjadi ketua lembaga terkait pada pelantikan DPW BPI KPNPA Sumbar di Hotel Truntum Padang, Rabu (11/9/2024).
Marlis mengatakan, meski kepengurusan BPI KPNPA Sumbar baru dilantik, namun lembaga tersebut sudah dihadapkan dengan beberapa dugaan kasus tipikor di Sumbar. Dengan tegas pihaknya siap untuk mendalami dugaan kasus tipikor tersebut.
“Ini tugas yang berat. Baru saja kami dilantik di depan kami sudah ada sekitar 17 kasus yang sudah harus mulai kami dalami. Tentunya ini tantangan dan sekaligus komitmen kami untuk menunjukkan kinerja kami setelahnya,” katanya.
Marlis menjelaskan, untuk mendalami belasan kasus tersebut BPI KPNPA Sumbar akan mengoptimalkan penguatan-penguatan kinerja untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus itu dengan baik dan terukur. Salah satunya dengan penguatan perangkat dan pendalaman materi investigasi dengan melibatkan stakeholder terkait.
Adapun 17 kasus tipikor yang siap didalami BPI KPNPA Sumbar di antaranya penyewaan kendaraan bermotot untuk pimpinan daerah, pekerjaan pembangunan akses Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat, pengadaan seragam siswa SMA dan SMK se-Sumbar, pengadaan kapal untuk SMKN 2 Mentawai, pembangunan SMKN Air Bangis di Pasaman Barat, dan tur studi Kepsek dan Guru SMAN 12 Padang ke luar negeri.
Kemudian ada edu day 24, status PHL Bapenda Sumbar, insentif upah pungut di Bapenda Sumbar, donasi untuk kerusuhan Papua 2019, donasi untuk bencana banjir bandang dan galodo di Sumbar, pokir anggota DPRD Sumbar TA 2024, dana pokir Supardi di Diknas, program di BBI Sukamenanti Pasaman Barat, pengadaan alkes radiologi di RSUD Aro Suka Solok, pembangunan fasilitas pengeringan jagung dan gudang pakan di Pasaman Barat, dan alokasi dana pokir anggota DPRd Sumbar 2024.
“Tentu untuk kesiapan dan kematangan BPI KPNPA Sumbar ini kami juga telah menyusun berbagai program seperti penguatan materi investigasi, kelembagaan, workshop, BPI Award, dan beberapa program lainnya. Tapi ini bukan kerja sembarangan, kita butuh kehati-hatian dan pendalaman secara benar dan terukur,. Dan kita juga akan berkomunikasi dan siap membantu instansi terkait seperti Kejati dan Polda Sumbar untuk bersama-sama bekerja memberantas korupsi,” kata Ketum BPI KPNPA Sumbar tersebut.
Sementara DPN BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar juga menyampaikan apresiasinya atas pelantikan BPI KPNPA Sumbar tersebut. Apalagi adanya belasan dugaan kasus tipikor di Sumbar, selaku kepengurusan pusat Tubagus siap mendukung.
“Kami bangga dengan BPI KPNPA Sumbar ini. Baru dilantik sudah dihadapkan langsung dengan profesionalitas kerjanya. Tentunya kami akan mendukung penuh,” ujarnya.
Kehadiran BPI KPNPA RI di Sumbar diharapkan mampu memberikan kinerja positif dan bekerja secara profesional tanpa ada kepentingan tertentu. BPI KPNPA Sumbar juga akan memandatkan pengurus untuk membentuk kepengurusan hingga masing-masing kabupaten/kota. (h/jum)
