PADANG, HARIANHALUAN.ID— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap aspirasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pengelola Sampah bersama Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sumbar.
Saat pembukaan kegiatan FGD mengenai Pengelolaan Sampah di Sumbar pada Jumat (25/10/2024) lalu, Kepala DLH Provinsi Sumbar, Tasliatul Fuadi menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pengolahan sampah yang ada di Sumbar serta dalam rangka menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Khusus di sektor lingkungan hidup, kita bergerak dan berkoordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah supaya pengolahan sampah benar-benar menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan dukungan dari badan usaha yang ada di Sumbar,” katanya, Jumat (25/10/2024).
DLH, katanya, turut mengambil peran untuk memfasilitasi kegiatan dan mendorong seluruh program terutama dalam persoalan sampah agar kedepannya segala hal yang terkait dengan pengelolaan sampah baik sarana dan prasarana bisa diatasi di lapangan.
Tak hanya DLH, kata Fuadi, badan usaha juga memiliki peran melalui dana CSR untuk ikut memberdayakan kelompok pengolah sampah dengan cara memberikan pelatihan, pembinaan, pemasaran, serta edukasi.
“Rata-rata kendala yang dihadapi oleh masyarakat pengelola sampah adalah kesulitan dalam finansial operasional seperti fasilitas berupa timbangan, alat angkut dan sebagainya. Kita sudah mendeteksi persoalan-persoalan tersebut bahwa, gairah masyarakat dalam mengelola sampah sepertinya belum dilirik oleh badan usaha yang ada di Sumbar,” ujarnya.
Terkait dengan pengelolaan sampah, sambungnya, pihak-pihak yang sudah bergerak dan berupaya meminimalisir sampah dengan menjadikan sampah sebagai barang yang bernilai jual juga diberikan ruang dan fasilitas dalam bentuk pemasaran.
“Olahan sampah menjadi sebuah kerajinan tangan tak cukup hanya dipamerkan lewat pameran saja. Namun bagaimana olahan sampah tersebut juga turut memiliki daya jual dan daya guna sehingga bisa membantu perkembangan ekonomi. Ini memerlukan pembinaan dari badan usaha untuk membantu kelompok yang sudah ada,” kata Fuadi.
Terkait tindak lanjut program tersebut, tutur Fuadi, pihaknya turut menjadi saksi atas keterikatan antara kelompok pengolah sampah dengan badan usaha dalam hal ini TJSL Sumbar melalui MoU.
“Kita mendorong TJSL Sumbar melakukan MoU bersama Asosiasi Bank Sampah Indonesia dan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah serta ikut terlibat perwakilan dari Rumah Maggot. Kita mengawal bagaimana pembinaan jangka panjang ini bisa terwujud sehingga mereka para kelompok pengolah sampah bisa mandiri,” kata Fuadi.
Pihaknya turut mendorong para kelompok pengolah sampah untuk merancang proposal untuk kemudian dihubungkan kepada badan usaha mengenai apa saja yang dibutuhkan sehingga kelompok tersebut bisa beroperasi dengan baik.
“Melalui terobosan tersebut, kita berharap akan ada penurunan volume sampah ke TPA karena sudah diolah terlebih dahulu di sumber timbulnya sampah,” ujar Fuadi.
Sementara itu, Wakil Ketua TJSL Sumbar, Ilham Akbar menyebut bahwa badan usaha memang memiliki kewajiban untuk memfasilitasi berbagai isu yang terjadi di Sumbar, khususnya terkait dengan pengelolaan biaya TJSL kepada seluruh badan usaha.
“Karena sampah sudah menjadi isu di Kota Padang bahkan di Sumbar, kita berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah tersebut,” ujarnya.
Terkait dengan tindak lanjut dari pihak TJSL, sambung Ilham, pihaknya siap terikat dan melakukan MoU mengenai pengelolaan sampah yang ada di Kota Padang maupun di Sumbar sehingga akan terciptanya kolaborasi antara badan usaha yang tergabung dalam forum TJSL badan usaha Sumbar untuk lingkungan dan pengelolaan sampah. (*)