PADANG, HARIANHALUAN.ID- Kementrian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) memulai proyek optimalisasi dan rehabilitasi kerusakan 690 hektar lahan pertanian masyarakat terdampak rentetan bencana alam yang menerjang sejumlah Kabupaten Kota di Sumatra Barat beberapa waktu lalu.
Kegiatan optimalisasi serta rehabilitasi, dilaksanakan dengan menggunakan anggaran bantuan senilai Rp 10 Milliar yang pernah dijanjikan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman saat meninjau kerusakan lahan pertanian terdampak bencana banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi di di Kabupaten Agam pada bulan Mei silam.
Sekretaris Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan (Distanhortbun) Sumbar, Ferdinal Asmin menyebutkan, proses pengerjaan optimalisasi dan rehabilitasi lahan di Kabupaten Agam, bahkan telah ditinjau langsung oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Kementrian Pertanian RI.
“Ya benar, hari ini Dirjen PSP Kementan RI sudah melakukan peninjauan lapangan di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam. Pengerjaan di lapangan bahkan juga telah dimulai,” ujarnya kepada Haluan Rabu (30/10).
Sebelum proses optimalisasi dan rehabilitasi lahan dilakukan, Distanhortbun Sumbar bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kota terdampak l telah melakukan pemetaan luas lahan pertanian terdampak dengan menggunakan teknologi pemetaan via drone.
“Rinciannya 335 hektar di Tanah Datar, 104 hektar di Agam, 67 hektar di Solok Selatan, 50 hektar di Pasaman , 118 hektar di Pesisir Selatan dan 16 hektar di Kota Padang Panjang,” jelasnya.
Sesuai dengan pedoman penggunaan anggaran bantuan dari Kementrian Pertanian RI ini, proses rehabilitasi dan optimalisasi masyarakat di enam Kabupaten Kota terdampak bencana di Sumatra Barat, akan dilakukan dengan melibatkan bantuan jajaran personil TNI Angkatan Darat (AD).
Proses optimalisasi dan rehabilitasi lahan pertanian terdampak, dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk menyingkirkan material banjir bandang seperti batu, kayu berukuran besar serta material vulkanik yang menimbun lahan pertanian masyarakat.
“Optimalisasi dan rehabilitasi lahan akan dimaksimalkan sampai akhir tahun sebelum tutup anggaran. Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri serta usulan Gubernur kepada pemerintah pusat pasca terjadinya rentetan bencana alam yang menerjang Sumatra Barat,” jelasnya.
Melalui kegiatan optimalisasi dan rehabilitasi, pemerintah berharap lahan pertanian masyarakat terdampak kembali produktif dan bisa digarap oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan.
“Untuk jaringan irigasi primer dan sekunder yang ikut rusak akibat bencana, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Sumbar telah melakukan pemetaan. Langkah antisipasi sementara, akan kita dorong lewat pompanisasi,” tambahnya.
Ia meyakini, kerusakan lahan pertanian akibat bencana yang terjadi di enam Kabupaten Kota, tidak akan berimbas terhadap kerawanan pangan di daerah Sebab menurutnya, lahan terdampak masih terbilang tidak begitu luas.
“Kita berharap kerjasama dari masyarakat sekitar. Yang penting sekarang, adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan itu agar kembali bisa digarap. Harapan kita memang lahan itu tidak berubah fungsi,” pungkasnya. (*)