SOLOK, HARIANHALUAN.ID- Bupati Solok Epyardi Asda buka suara terkait adanya Irjen Kemendagri yang datan meminta klarifikasi. Ia menjelaskan, kedatangan Irjen tersebut karena Gubernur Sumbar Mahyeldi minta Epyardi diberhentikan karena tidak beretika.
“Saya menerima kedatangan Irjen Kemendagri beberapa waktu lalu. Mereka klarifikasi terkait adanya surat Gubernur Mahyeldi yang meminta saya diberhentikan. Dan kami bersama jajaran menjelaskan dengan detil, bahkan Kemendagri terkejut tidak seperti yang dilaporkan,”ucap Epyardi Asda pada Selasa (19/3/2024).
Epyardi mengungkapkan, laporan tersebut seharusnya tidak terjadi jika Mahyeldi paham tugasnya. Namun, karena mengerti tupoksinya maka hal ini menjadi terkesan mencari-cari kesalahan.
“Saya minta dia (Mahyeldi belajar lagi). Justru dia yang tidak beretika. Ini karena dia karena datang ke wilayah kami tanpa pemberitahuan. Ingat ya pemberitahuan bukan izin. Bayangkan jika terjadi sesuatu di wilayah saya dan saya tidak mengetahuinya maka saya yang akan ditanyai orang nanti. Itu pentingnya saling menghargai. Dan hal ini juga dikeluhkan oleh banyak kepala daerah di Sumbar ini. Karena kami sering komunikasi,”ujarnya.
Ia menjelaskan, kurangnya etika ini bukan kali ini saja terjadi. Beberapa kali ia menemukan prilaku Mahyeldi tersebut. Mulai dari datang menemui kader partainya, dan soal investasi di dermaga Singkarak.
“Saya sedih melihat pak Gubernur yang terhormat. Datang ke sini hanya melihat kader partainya saja. Ingat dia bukan gubernur partai tapi Sumbar. Masyarakat saya jangan diobok-obok seperti ini,”ucapnya.
Politik Epyardi menduga, apa yang dilakukan Gubernur berkaitan dengan viralnya baliho dan pamfletnya yang bertulikan Otewe Sumbar.
“Saya duga ada juga kaitannya, otewe sumbar itu kan viral. Apalagi masyarakat banyak berkomentar saya maju ke Sumbar. Kalau memang begitu jangan cemas dong. Berpolitik lah dengan cara yang baik. Jangan memadamkan orang lain,” tuturnya.
Epyardi mengatakan, terkait dengan maju atau tidaknya ia untuk calon gubernur dinilainya masih lama. Dan hal itu tergantung keinginan masyarakat dan kehendak yang maha kuasa.
“Semua tentu hanya yang satu itu menentukan. Kalau masyarakat menginginkan perubahan melalui saya,ya kita lihat saja,”kata Epyardi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) membantah tudingan Bupati Solok Selatan Epyardi Asda yang menyebut dirinya pernah dilaporkan Gubernur Mahyeldi kepada Kementerian Dalam Negeri atas dugaan sejumlah pelanggaran.
Bantahan tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim. Ia menyatakan, tudingan itu tidak lah benar dan sarat akan kesalahpahaman.
“Kami pastikan, informasi itu tidak benar, Gubernur tidak pernah melakukan pelaporan terhadap siapapun, jelas ya,” tegas Mursalim , Selasa (19/3/2024).
Mursalim menjelaskan, ihwal pelaporan Bupati Solok ke Mendagri itu, berawal dari surat Ketua DPRD Kab Solok Dodi Hendra yang dialamatkan kepada Mendagri melalui Gubernur.Selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah, Gubernur Mahyeldi tentu meneruskan surat itu kepada Kemendagri sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Disini jelas ya, Gubernur hanya meneruskan bukan melaporkan,” tegas Mursalim. (*)