HARIANHALUAN.id – Wali nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa harus proaktif dalam manampung kebutuhan para petani untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Dorongan itu diungkapkan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat melaksanakan reses perorangan di Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat,(3/3).
“Untuk mendapatkan bantuan dari Pemprov Sumbar, mesti ada proposal yang diajukan oleh wali nagari atau kelompok usaha tani yang direkomendasikan oleh dinas pertanian kabupaten, wali nagari harus proaktif dalam hal ini,” katanya.
Supardi mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan banyak petani tidak sejahtera yaitu mahalnya pupuk. Tidak hanya mahal, pupuk juga susah didapat di pasaran, terutama yang bersubsidi. Karena pupuk kimia sulit ditemukan, sudah saatnya beralih ke pupuk organik.
Dia mengatakan pertanian merupakan sektor unggulan dalam pemerintahan Mahyeldi-Audy, butuh komitmen bersama untuk memajukan bidang ini. Banyak infrastruktur pertanian yang tidak layak, mestinya itu jangan sampai luput dari perhatian pemerintah.
“Keseriusan Pemprov untuk pertanian tidak main-main, 10 persen anggaran dari total APBD Sumbar dialokasikan untuk itu, secara hitungan yaitu Rp 600 miliar,”katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Ferdinal mengatakan 64 persen petani di Sumbar bergerak pada bidang tanaman pangan dan holtikultura, hal ini menjadi perhatian dari Pemprov. Karena sektor ini menjadi perhatian, maka banyak program bantuan yang akan disalurkan untuk penunjang produksi, diantaranya perbaikan irigasi, alsintan hingga jalan usaha tani. Sementara dalam bidang kegiatan ada pelatihan atau bimbingan teknis peningkatan SDM.
” Untuk lebih mengoptimalkan sektor pertanian dinas juga memiliki satuan tugas (Satgas) untuk menunjang pertanian,”katanya.
Salah seorang masyarakat, Susilawati, saat pertemuan tersebut mengatakan dirinya menjadi salah satu peserta program sekolah lapangan (SL) selapo pertanian organik. Ilmu dari program tersebut telah ia coba terapkan pada lahan tanaman padi dan cabe.
“Penerapannya tidak lagi menggunakan pupuk kimia,” katanya.
Program SL ini serupakan proses pembelajaran yang berlisensi untuk para petani organik. Melalui program ini masyarakat diajarkan cara budidaya organik sesuai SNI dengan lama selama 1 musim tanam 6 bulan. Di SL ini petani juga diajarkan cara membuat pupuk organik.
Mendengar hal ini Supardi mengapresiasi program SL. Dia mengatakan sejauh ini petani di Sumbar belum terbiasa menggunakan pupuk organik. Dengan adanya SL kecenderungan ketergantungan petani pupuk kimia bisa diubah.
“Dengan terbiasa membuat serta menggunakan pupuk organik maka petani bisa bermuara pada kemandirian petani. Ini akan memberikan manfaat positif untuk pertanian Sumbar,” tukasnya.
Hal ini juga diakui oleh salah seorang masyarakat yang hadir, Rismanto. Dia berharap akan ada lebih pelatihan membuat pupuk kompos bagi petani. Dia berharap hal ini menjadi solusi terhadap semakin mahalnya harga pupuk kimia.
Selain masalah pupuk sejumlah masyarakat lain saat pertemuan itu juga menyampaikan aspirasi lain seperti permintaan pembangunan jalan usaha tani di bekas kebun teh sosro bahu halaban. (len)
