HARIANHALUAN.ID – Wali nagari mesti pro aktif menjalin komunikasi dengan banyak pihak untuk percepatan pembangunan di nagari. Komunikasi yang harus ditingkatkan itu salah satunya adalah dengan OPD-OPD yang ada di provinsi.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat reses perorangan yang Ia laksanakan di Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Senin (24/7).
“Kalau pembangunan hanya difokuskan dari APBD kabupaten, akan susah bergeraknya, seperti kita ketahui APBD kabupaten itu kan terbatas,” ujar Supardi.
Ia meminta, wali nagari jangan hanya fokus dengan rapat-rapat di kantor camat, atau kantor bupati, namun wali nagari mesti bisa mengembangkan jaringan dengan pihak-pihak di luar Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Wali nagari lakukanlah terobosan, datang ke provinsi untuk bertemu dengan OPD-OPD terkait, berdiskusi dengan kepala dinasnya, buat proposal, sehingga dana APBD provinsi bisa dibawa ke nagari, untuk mewujudkan pembangunan yang diidam-idamkan masyarakat,” ucapnya.
Supardi menegaskan, terobosan dan inovasi penting untuk dilakukan wali nagari, karena dana desa yang didapat tiap nagari juga tidaklah terlalu besar. Masing-masing nagari hanya mendapatkan dana desa ini lebih kurang 1,2 miliar. Anggaran tersebut tentu tidak akan mampu mengakomodir semua kebutuhan pembangunan yang ada di nagari.
Dalam agenda reses ini sejumlah aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di Nagari Mungo disampaikan oleh masyarakat kepada Supardi.
Yulius Dt Paduko Basa nan Putiah, menyampaikan, untuk mendukung sektor pertanian, masyarakat Nagari Mungo masih terkendala dengan pengairan.
“Mungo ini terkenal dengan usaha perikanannya, terutama ikan gurame yang menjadi ikon-nya Lima Puluh Kota. Untuk mengembangkan usaha perikanan ini kita terkendala dengan air, karena air tidak ada banyak kolam ikan masyarakat yang dialihkan menjadi kebun jagung. Kami berharap ada solusi untuk ini Pak,” katanya.
Yanti dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Pandan Wangi, Jorong Pincuran Tinggi menyampaikan, kelompok itu bergerak di empat bidang, yaitunya pertanian, peternakan, perikanan dan industri. Bicara usaha industri yang dijalankan, KWT ini masih terkendala dengan alat-alat yang belum memadai. Sementara untuk pertanian, kelompok ini berharap bisa dibantu untuk peningkatan usaha tani, serta perbaikan jalan usaha tani yang ada di Jorong Pincuran Tinggi.
Hal senada disampaikan, Desmawati dari Kelompok Tani Lembah Sago. Ia menyampaikan permohonan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani di Jorong Bukik Gombak. Dikatakannya, saat ini masyarakat setempat kesulitan membawa hasil pertanian mereka keluar, dikarenakan jarak dari area persawahan ke jalan raya sekitar 1,5 kilometer.
Ketua DPRD Sumbar mengatakan, hingga saat ini PDRB Sumbar masih tertumpang di sektor pertanian. Sebagai bentuk keseriusan terhadap bidang ini pemerintah provinsi dan DPRD sepakat mengalokasikan 10 persen dari APBD yang ada setiap tahunnya untuk sektor pertanian.
“Atas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sektor pertanian tadi, silakan bikin proposalnya biar kita tindaklanjuti untuk bisa dianggarkan dari APBD provinsi,” katanya.
Reses Supardi yang digelar di Nagari Mungo dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Virmadona Dt. Rajo Indo Puto, Kepala BPTU-HPT Padang Mangateh Dani Kusworo, dan juga didampingi oleh pihak dari Dinas PSDA dan BMCKTR Provinsi Sumbar. (h/len)