PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID— Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih (MP), sebagai bagian dari program strategis nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako, Putra Dewangga, menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (19/5), di Balai Kota Padang Panjang.
“Pemko menargetkan pembentukan 16 koperasi di seluruh kelurahan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025,” ujarnya.
Putra menjelaskan, beberapa kelurahan seperti Silaing Bawah, Bukit Surungan, Tanah Pak Lambik, dan Ekor Lubuk sudah mulai menggelar musyawarah pembentukan koperasi.
Ia menilai, inisiatif ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Mendagri meminta pemerintah daerah mengintegrasikan program Koperasi Merah Putih ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RPJMD, RKPD, APBD, dan Perubahan APBD 2025.
Pemda juga diminta mengalokasikan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menekankan bahwa proses pembentukan koperasi dimulai dari musyawarah desa khusus (Musdesus) paling lambat 31 Mei 2025, dilanjutkan dengan pembuatan akta melalui notaris, dan pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham yang ditargetkan selesai dalam tujuh menit secara daring.
Ia berharap seluruh koperasi di kelurahan telah berstatus hukum resmi paling lambat 30 Juni 2025. (*)