PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat dukungan terhadap Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting.
Dukungan ini ditegaskan Wali Kota, Hendri Arnis saat membuka kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KBKR di Wilayah Khusus Provinsi Sumatera Barat, yang digelar Perwakilan BKKBN Sumbar di Hotel Pangeran, Kamis (30/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Wako Hendri menjelaskan, program KBKR menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ini sejalan dengan misi pembangunan kota yang menempatkan peningkatan kualitas keluarga sebagai fondasi mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
“Pemko menempatkan program KBKR dan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas utama. Kami menyadari kualitas keluarga yang sehat menjadi kunci utama dalam membangun sumber daya manusia unggul dimasa depan,” ujar Hendri.
Ia menyebutkan, berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting di Padang Panjang 2024 berada pada angka 10,9%, turun dari 17,4% pada 2021. Meskipun tren penurunan terlihat positif, Pemko tetap mewaspadai sejumlah tantangan yang dapat menghambat capaian target nasional.
“Pada 2026, dana transfer ke daerah (TKD) diproyeksikan turun hingga 20%, sehingga berdampak pada pembiayaan sektor sosial dan kesehatan. Selain itu, cakupan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan usia muda,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia mengungkapkan, dukungan pemerintah daerah seperti Padang Panjang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju Generasi Emas 2045.
