Berbagai Kebijakan Pro UMKM Telah Dihadirkan Wako Fadly Amran
HARIANHALUAN.id – Berbagai kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah dihadirkan Pemerintah Kota Padang Panjang di bawah kepemimpinan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano.
Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber pada Talkshow Peran Pemerintah dalam Membangun UKM Berorientasi Ekspor bersama Tribun Network, di Ballroom Hotel Santika Premier Padang, Rabu (10/8).
Dijelaskannya, terletak di tengah-tengah Sumatera Barat sehingga banyak lalu lintas orang di Kota Padang Panjang. Membuat peningkatan bisnis kuliner yang bersandar kepada UMKM dan perdagangan hampir 99%.
Beberapa program yang sudah dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan UMKM dan perdagangan ini, jelas Wako Fadly, dengan menurunkan pajak untuk restoran menjadi 5% dari awalnya 10%. Membentuk koperasi syariah, dan mengelompokkan usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang.
“Karena kita dilanda pandemi Covid-19, kita menginginkan tidak ada UMKM yang gulung tikar. Kita turunkan pajak restoran menjadi 5%. Kita juga sudah membuat Rumah Wirausaha dengan banyak fasilitas kita berikan. Seperti pelatihan marketing. Kami berharap pemerintah bisa memberi ekosistem yang sehat untuk mereka tumbuh dan berkembang dalam memajukan usahanya,” ujarnya.
Fadly juga menambahkan, saat pandemi Covid-19 angka pengangguran di Kota Padang Panjang sebesar 7%. Tetapi dengan program-program yang dilakukan, akhirnya membuahkan hasil dengan 3% penurunan angka pengangguran.
“Saya yakin karena memang pondasi dari ekonomi Kota Padang Panjang adalah perdagangan, khususnya usaha mikro. Ini sudah terbukti berhasil diterapkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah sentra susu dan sentra kulit,” tambahnya lagi.
Talkshow tersebut juga diikuti perwakilan Kementerian Koperasi UKM sebagai keynote speaker. Sebagai narasumber di antaranya gubernur Sumbar, wali Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Bogor, Pariaman, Sawahlunto, Solok, Medan, Makassar, pengamat UMKM, akademisi Fakultas Ekonomi Unand, pengamat marketplace digital serta undangan lainnya. (*)