PADANGPANJANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kota Padang Panjang menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, terutama dalam aspek pemeliharaan aset perkeretaapian.
Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum DJKA, John Ferry mengatakan, ada beberapa kendala yang dialami DJKA dalam upaya peningkatan perekonomian melalui sektor transportasi kereta api. Salah satunya maraknya pencurian rel yang merupakan aset negara di beberapa titik di Sumatera Barat.
“Sesuai dengan arahan Dirjen kami diminta untuk melakukan komitmen bersama dengan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat termasuk Kota Padang Panjang. Komitmen ini guna menjaga aset perkeretaapian yang merupakan aset negara dan juga pemanfaatan lahan kereta api yang mungkin saat ini belum termanfaatkan,” katanya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemko yang sudah memberi ruang untuk bisa mendiskusikan komitmen ini yang juga bisa ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama nantinya.
Sebelumnya, Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Erni Basri mengatakan, DJKA juga terus menggencarkan penyuluhan terkait tindak lanjut dari puluhan kasus pencurian rel yang terjadi di Sumbar belakangan ini. Sebagai langkah konkrit, DJK berharap sinergitas antara Dirjen Perkeretaapian dan pemerintah daerah dapat terjalin untuk sama-sama mencegah pencurian aset negara.
Ia juga mengatakan, selain pencegahan pencurian aset negara itu, pihaknya juga telah menutup 300 perlintasan ilegal yang ada agar tidak menghambat arus transportasi perkeretaapian. Itu menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah percontohan dalam hal pertumbuhan perekonomian di sektor transportasi.
“Sumatera barat sampai saat ini menjadi pilot project, karena kita sudah menutup perlintasan tidak resmi sebanyak 300 titik, mudah-mudahan jauh lebih baik dan kereta kita lebih cepat dan aman di perjalanan,” tuturnya.
Berdasarkan data dari Dirjen Perkeretaapian, di kawasan Danau Singkarak saja terdapat tujuh kilometer rel yang sudah tidak berada di tempatnya. Setelah dilakukan pergantian, kasus serupa kembali terjadi dengan hilangnya 35 ribu penambat rel. Selain itu, di Stasiun Padang Panjang, terdapat delapan alat pindah jalur kereta api yang juga telah dicuri.
Sementara itu, Sekdako Sonny menyambut baik komitmen yang disampaikan DJKA, karena kereta api menjadi solusi dalam mengatasi persoalan transportasi di Sumbar dalam jangka panjang.
“Namun untuk Padang Panjang saat ini lebih dominan bagaimana aset-aset perkeretaapian bisa terus terpelihara. Karena untuk jalur ada tetapi belum aktif sampai saat ini,” ucapnya.
Selain itu, Sonny berharap dengan komitmen Pemko dan DJKA ini bisa membantu dan menjamin aset negara. Serta ikut mewujudkan kerja sama lain dalam pemanfaatan kawasan kereta api khususnya di Padang Panjang. (hmg)