PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID — Merasa diabaikan dan tidak dipedulikan nasibnya, ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Padang Panjang menggelar aksi demo damai menyampaikan keluhan di Halaman Balaikota Padang Panjang, Selasa (19/11/2024).
Para THL dengan memakai seragam kerja dari dinas masing-masing tampak membawa beberapa spanduk dan kertas yang bertuliskan isi hati mereka, dimana mereka menuntut hak dan keadilan tentang kejelasan pengangkatan PPPK, dimana PPPK sendiri sudah dibuka peluang besar-besaran oleh pusat, namun Pemko Padang Panjang mengabaikan perintah dari pusat ini. Bahkan membuka peluang untuk Padang Panjang hanya 71 orang sedangkan jumlah THL di Padang Panjang ribuan.
Beberapa penggalan kalimat yang tampak saat demo tersebut, “Maaf nak ayah ibumu akan dirumahkan”, “Adolo Istilah THL Dirumahkan, TPP Dinaikkan”. “Kami ada Kami Mengabdi, Kami Ingin Juga Dihargai”. Masih banyak penggalan kalimat yang dibawa oleh para THL saat demo tersebut. Mereka hanya meminta keadilan dari Pemko Padang Panjang.
Ada beberap poin keinginan para THL dalam aksi tersebut diantaranya THL menolak outsoucing. Jadikan Kami PPPK, Tolak Pemberhentian per 1 Januari 2025 dan tetap alokasikan anggaran untuk THL pada APBD 2025. Mereka hanya meminta poin-poin ini dipenuhi oleh pejabat Padang Panjang.
“Kami sering bertanya-tanya data dari mana bapak dapatkan sehingga bisa mengeluarkan penerimaan PPPK untuk 71 orang di Padang Panjang, setiap ditanya jawabannya tentang dana Padang Panjang tidak cukup menampung THL untuk menjadi P3K. Setelah diusut hingga keakar-akarnya sampai kami dibantu oleh DPRD Padang Panjang ternyata penerimaan 71 orang atas inisiatif para petinggi sendiri tidak berdasarkan data yang ada disini, bahkan mengeluarkan kata-kata hanya 71 orang THL di Padang Panjang yang bekerja. Ini sudah mengaanggap remeh dan pengabdian kami selama ini, kenapa sampai keluar kata-kata seperti itu, kami tidak terima akan hal ini,” ucap kekecewaan para THL yang disampaikan Ketua Forum Non ASN Padang Panjang saat aksi demo.
Di samping itu, para THL juga merasa dibodohi dan benar-benar dizolimi oleh petinggi tersebut karena mereka lebih mementingkan hak mereka, apabila mereka membuka peluang untuk THL lebih besar dari 71 orang ini, maka tunjangan yang mereka terima tidak akan naik, maka dari itu mereka lebih memilih membuka peluang untuk 71 orang, sehingga tunjangan yang mereka terima akan naik.
“Dari sini saja sudah bisa kita lihat kalau petinggi Padang Panjang lebih mementingkan hak mereka tidak pernah memikirkan nasib THL, padahal THL di sini membantu mereka bekerja untuk mendapatkan tunjangan yang mereka nikmati tersebut, benar-benar miris Pemko Padang Panjang, daerah lain saja bisa membuka peluang bagi THL mereka ribuan, Padang Panjang saja tidak cukup membuka untuk 100 orang,” sampainya.
Ditambah lagi keluhan dari para THL dimana setiap petinggi melakukan pelisiran dan perjalanan dinas ke Kementerian hampir setiap minggu bahkan koordinasi ke sana sini yang hasilnya tidak jelas. Namun terkait gaji THL hampir setiap perubahan dikurangin direkofusing. Ini yang sangat miris yang terjadi di Pemerintah Kota Padang Panjang.
Mendengar hal ini Pj. Wako Sonny Budaya Putra didampingi jajarannya langsung menanggapi aksi para THL ini, dimana ada beberapa poin yang dijanjikan oleh Pemko Padang Panjang salah satunya tidak akan ada pemberhentian THL per 1 Januari 2025, THL yang ada di Padang Panjang akan diupayakan masuk dalam PPPK Paruh Waktu sesuai dengan aturan yang ada.
“Untuk outsourcing ada dua pilihan opsi yang akan kami penuhi yaitu dengan pihak ketiga atau langsung kontrak dengan pemerintah melalui Pembelanjaan Barang dan Jasa,” kata Pj. Wako.
Dengan hasil ini para THL akan menunggu kejelasan pada minggu depan usai Pj. Sekda Winarno koordinasi dan rapat di Kota Bali besok hingga Kamis depan. “Kita THL akan mengunggu kepastian janji dari Pj Wako ini,” tutur Roni. (*)