PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya menekan angka prevalensi stunting hingga 7 persen pada tahun ini. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Padang Pariaman nomor tujuh tertinggi di Sumatera Barat di angka 25 persen.
Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, mengatakan pihaknya bertekad dan berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting di Padang Pariaman tujuh persen tahun ini.
“Saat Publik Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2023 nanti kita berharap turun 7 persen dan tahun 2024 turun lagi 7 persen sehingga prevalensi stunting Padang Pariaman menjadi 11 persen,” ujar Suhatri Bur saat menutup kegiatan Publikasi Hasil Pengukuran Status Gizi Balita melalui Surveilans Gizi tahun 2023.
Untuk itu dia menekankan para camat dan wali nagari yang menjadi ujung tombak, serta Dinas Kesehatan di semua tingkat wilayah Padang Pariaman untuk menurunkan prevalensi stunting di Padang Pariaman.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan harus mengontrol program kunjungan ke rumah oleh tenaga kesehatan di lapangan. Kapan perlu dibuat kontrol secara digitalisasi dengan sebuah aplikasi.
“Puskesmas diminta respek dengan persoalan stunting ini, intens berkomunikasi dan senantiasa berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan maupun OPD terkait yang menjadi pendamping di wilayah kerjanya,” harapnya menambahkan.
Senada dengan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Aspinuddin menyampaikan semua balita di Padang Pariaman sudah dilakukan pengukuran. Dia menyebut, pada tahun 2023 ini seluruh posyandu sudah melakukan pendataan terhadap bayi-bayi.
“Dari data kita yang dilakukan secara manual, ternyata prevalensi stunting di Padang Pariaman hanya 10,3 persen, bukan 25 persen. Namun data tersebut tidak diterima oleh kementerian karena kita melakukan dengan manual, kalau Survei Status Gizi Nasional (SSGI) hanya dengan mengambil beberapa sampel,” ujar Aspinuddin.
Ia menambahkan, hasil pengukuran yang diakui oleh Kementerian hanya yang menggunakan alat antropometri yang berstandar, sedangkan Padang Pariaman baru memiliki alat tersebut 150 buah, sementara posyandu berjumlah 789.
“Berkat kegigihan Bupati menggaet bantuan dana, maka Dinas Kesehatan mendapatkan Dana dari kementrian kesehatan untuk membeli alat antropometri tambahan sebanyak Rp4,1 milyar atau 652 alat antropometri,” ujarnya.
Lebih lanjut alat tersebut sudah dikirim ke Puskesmas kecamatan untuk dibagikan ke Posyandu yang nanti digunakan untuk mengukur dan menimbang bayi dengan alat yang berstandar Kementerian.
Kemudian, Dinas Kesehatan melakukan pengukuran pertumbuhan balita langsung ke rumah masyarakat bersama tim Enumerator Survei Kesehatan Indonesia (SKI) guna memastikan pengukuran sesuai dengan standar.
“Pengukuran pertumbuhan balita ini dilakukan sesuai instruksi Bupati Suhatri Bur guna menurunkan kasus stunting yang ada di Kab. Padang Pariaman, dengan harapan intervensi dari seluruh OPD terkait menurunkan kasus stunting dan bisa dibuktikan dengan hasil pengukuran ini,” ujarnya.
Kata ia, selesai pengukuran hasilnya akan dikirim ke Kementerian nantinya sebagai bahan untuk prevalensi stunting Padang Pariaman. (h/ahr).