PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Progres pembangunan kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang memasuki tahap pemasangan dinding dengan batu bata. Penyelesaiannya diperkirakan membutuhkan dana sekitar 30 miliar lagi, untuk tahun 2024 dianggarkan Rp7 miliar.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman, El Abdes Melsyam saat menyampaikan progres pembangunan di kantornya, kawasan IKK, Parit Malintang, Rabu (29/11).
“Melihat kondisi APBD kita hanya Rp1,6 triliun, didalamnya ada belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Untuk pembangunan infrastruktur hanya beberapa persen saja, tentunya harus dibagi dengan fasilitas umum lainnya untuk masyarakat,”ujar Abdes kepada Haluan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan ada dua kemungkinan pembangunan DPRD bisa cepat selesai. Pertama dapat hibah dari pusat secara khusus untuk percepatan penyelesaian pembangunan kantor dewan ini.
“Kemudian yang kedua, alternatif pendanaan dengan mengunakan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),”katanya.
Melalui skema KPBU ini, ia mengimbau kepada pihak swasta yang berkeinginan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah, agar pembangunan gedung DPRD ini cepat selesai.
“Kalau ada yang tertarik, nanti bisa dibicarakan lama, bunga serta segala resikonya. Nanti kalau sudah sepakat, maka akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten sebagai lembaga yang akan membuat peraturan daerah (perda) terkait kesepakatan ini..” tukasnya. (h/ahr)
