PADANG, HARIANHALUAN,ID – DPRD Kota Padang membentuk Panitia Khusus (Pansus) menindaklanjuti penyampaian LKPJ 2024 yang disampaikan Wali Kota Fadly Amran sebelumnya.
Untuk Pansus II terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye yang bertindak selaku Koordinator. Kemudian Ketua Komisi II, Rachmad Wijaya selaku Ketua, Miswar Jambak selaku Wakil dan Arnedi Yarmen selaku Sekretaris. Kemudian anggota Komisi II lainnya yakni Rafli Boy, Faisal Nasir, Surya Jufri, Christian Rudy Kurniawan Sutiono, Indra Guswandi dan Yosrizal Effendi.
Panitia Khusus (Pansus) II yang fokus membidangi urusan perekonomian dan pembangunan telah melakukan rapat pembahasan tentang LKPJ Tahun 2024 dengan delapan mitra kerja (OPD) terkait selama 4 hari sejak, Selasa (11/3) hingga Jumat (14/3).
“Ada 8 mitra kerja terkait yaitu Bapenda, BPKAD, Dinas Perdagangan, PSM, PDAM, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Pangan,” ujar Rachmad saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (14/3).
Rachmad Wijaya menjabarkan poin-poin hasil pembahasan LKPJ dengan mitra kerja terkait.
“Bapenda catatannya kita minta memaksimalkan capaian PAD. Bapenda juga berperan ganda sebagai koordinator PAPD,” tuturnya.
Pansus II juga meminta Bapenda membuat langkah konkret dan inovasi menarik dalam meningkatkan capaian PAD Kota Padang.
“Potensi kita ada, tapi belum maksimal. Seperti mendorong memaksimalkan digitalisasi,” ucapnya.
Kemudian pembahasan bersama BPKAD, Pansus II juga mengimbau pengawasan aset Pemko agar lebih transparan dan fokus.
Selanjutnya bersama Dinas Perdagangan, Pansus II mendorong peningkatan PAD dengan target 2025 potensi tergarap lebih maksimal.
“Jika perlu menyewa kajian akuntan publik untuk menilai berapa potensi yang bisa dimaksimalkan dalam pengelolaan 9 pasar yang ada di Kota Padang ini,” ucapnya.
Rachmad menyebut, target Rp6 miliar pertahun terbilang sangat kecil untuk capaian PAD selama setahun.
Ada 9 pasar di Kota Padang, termasuk Pasar Raya, Pasar Tanah Kongsi, Pasar Bandar Buat, Pasar Gaung, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Nanggalo, Pasar Belimbing, Pasar Simpang Haru dan Pasar Ulak Karang. “Sangat disayangkan jika hanya Rp6 miliar pertahun. Jauh panggang dari api,” ucapnya.
Kemudian pembahasan LKPJ bersama PSM. Komisi II memberi catatan peringatan sebab selama enam tahun, tidak ada peningkatan yang dihasilkan PSM
“Kita tanya keseriusan Pemko. Bagaimana pengelolaan PSM ini. Ada tiga yang dikelola yakni trans Padang, Retribusi Pantai Air Manis dan Parkir. Kalau masih tidak maksimal dibubarkan saja. Jangan hanya jadi beban dengan penyertaan modal terus,” ucapnya.
Untuk pembahasan LKPJ bersama Dinas Pertanian, Pansus II menilai untuk memaksimalkan pemberdayaan bagi para petani millenial.
“Sebab di Kota Padang bisa dibilang tidak ada lahan pertaniannya, jadi Dinas terkait melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas,” tuturnya.
Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perikanan dan Pangan juga didorong digitalisasi.
“Intinya juga kita mendorong layanan digitalisasi untuk memudahkan masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat zaman sekarang dipermudah untuk bertransaksi secara cashless (tanpa uang tunai),” ucapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyebut hasil pembahasan dan rekomendasi gabungan Pansus nanti akan disampaikan kepada fraksi-fraksi untuk dimintai pendapat. (*)