Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, berintegritas, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang profesional.
Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardiyanto, menyampaikan bahwa BPKP telah melakukan pemetaan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Dari hasil evaluasi tersebut, beberapa daerah seperti Kota Padang, Kota Solok, dan Sawahlunto dinilai cukup mampu dan siap menjadi model penerapan sistem pengendalian korupsi terintegrasi.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Melalui komitmen bersama ini, Pemko Padang berharap seluruh OPD semakin memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. (*)
