PADANG, HARIANHALUAN.ID – Kemiskinan adalah hal krusial yang menjadi perhatian publik. Meningkat angka kemiskinan di suatu daerah, maka kepala daerahnya disorot. Dinilai tak bekerja dan tak becus urus rakyatnya. Maju lagi Pemilihan kepala dearah (Pilkada) di sana, misalnya, siap-siap warga beralih ke figur lain.
Menyadari hal itu, Hendri Septa saat menjadi Wali Kota Padang, soal kemiskinan ini menjadi perhatian serius. Berbagai terobosan dan program dikucurkan agar angka kemiskinan berkurang. Sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, hal sensitif bagi rakyat itu tidak bisa tidak harus diprioritaskan untuk dientaskan.
“Alhamdulillah, upaya kita bersama memperlihatkan hasil persentase kemiskinan tahun 2023 di Padang 4,17 persen. Jumlah ini terendah dalam 12 tahun terakhir. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya (2022) 4,26 persen dan 4,94 persen di tahun 2021, ” kata Hendri Septa.
Data yang disampaikan Hendri Septa itu adalah data resmi Biro Pusat Statistik (BPS). BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Berdasarkan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Capaian tahun 2023 tersebut melampaui target identitas kependudukan digital (IKD) pada Perubahan RPJMD Kota Padang 2019-2024, yaitu di angka 4,22 persen.
Kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun harus memperhatikan indikator lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
Jika dilihat dari data BPS Kota Padang 2024, indeks kedalaman kemiskinan di Padang juga mengalami penurunan. Tercatat 0,61 di tahun 2022, turun menjadi 0,44 pada tahun 2023. Dari sisi indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan, pada tahun 2022 tercatat 0,13, turun menjadi 0,07 di tahun 2023.
Turunnya indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tersebut, menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Hendri Septa telah menunjukkan hasil positif.
Tingkat pengangguran terbuka juga turun signifikan. Pada 2021 berada di angka 13,37 persen, turun menjadi 11,69 persen di tahun 2022 dan kembali turun menjadi 10,86 persen pada 2023.
Angka tersebut jauh melampaui target IKD Perubahan RPJMD Padang 2019-2024, yakni 13,09 persen. Capaian 2023 tersebut juga telah melampaui target tahun 2024, yaitu 12,86 persen.
Kenapa bisa turun? “Kami menjawabnya dengan menggulirkan berbagai program, antara lain pelatihan untuk calon tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan program padat karya,” kata dia.
Penurunan angka kemiskinan di Padang tentu capaian yang sangat baik. Ini menandakan guliran program penanggulangan kemiskinan melalui strategi menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan atau pengurangan kantong-kantong kemiskinan telah berhasil dilaksanakan.
Semasa Hendri Septa menjabat sebagai Wali Kota Padang, secara kontinu juga menggulirkan anggaran melalui perangkat daerah terkait, baik yang bersumber dari APBD Padang, APBD Sumbar maupun dari APBN. Di samping tetap menggandeng pihak-pihak lainnya, seperti Baznas, dunia usaha, LSM, BUMN/BUMD, dan swadaya masyarakat.
Angka pengangguran di Padang pascapandemi Covid-19 ditekan agar jumlahnya terus menurun. Alhasil, pada 2022, tercatat pengangguran terbuka sebesar 11,69 persen. Saat pandemi Covid-19 angka pengangguran 13,64 persen. Sebelum Covid-19 berada di angka 8,74 persen. Pada 2023 persentase pengangguran diturunkan 9 persen dan 2024 menjadi 7 persen.
Upaya yang dilakukan untuk menurunkan jumlah pengangguran, antara lain mengadakan pelatihan keterampilan, pembinaan untuk pelaku wirausaha, berkolaborasi dengan perusahaan untuk membuka lowongan kerja dan job fair, serta program pemagangan.
Job fair yang dilaksanakan merupakan salah satu implementasi dan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menurunkan angka pengangguran terbuka di Padang yang masih cukup tinggi, karena pandemi Covid-19.
Kemudian juga mendorong masyarakat angkatan kerja untuk menjadi tenaga kerja mandiri. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi dengan berbagai pelatihan agar bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Selain itu, juga memfasilitasi pelaku UMKM guna melakukan pengembangan usaha.
Berhasil turunkan angka kemiskinan, penghargaan dari pemerintah pusat didapat berupa dana insentif fiskal sebesar Rp5,3 miliar. Penghargaan ini diberikan atas upaya dan kerja keras penghapusan kemiskinan ekstrem di Padang. Langsung diserahkan oleh Wapres RI KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Kamis (9/11/2023). (*)