PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mencatat jumlah penduduk miskin di Kota Padang pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial (Bansos) dan pelayanan kesehatan merupakan salah satu cara menanggulangi kemiskinan.
Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Padang mencapai 4,06 persen dengan jumlah 41.040 ribu jiwa. Angka tersebut menurun sebesar 0,11 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu dimana persentase penduduk miskin ada di angka 4,17 persen dengan total 41.097 ribu jiwa.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Yosefriawan menyebut bahwa dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk terus menurunkan angka kemiskinan di Ibu Kota Provinsi Sumbar tersebut. Salah satunya dengan mengadakan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk membicarakan program pembangunan secara khusus agar angka kemiskinan di Kota Padang bisa terus berkurang.
Yosefriawan menambahkan, dari tahun 2022 ke tahun 2023 kemiskinan ekstrem di Kota Padang menurun dari 0,64 persen, tahun 2022 menjadi 0,15 persen tahun 2023 atau turun sebesar 0,49 atau sebanyak 4.850 jiwa sudah keluar dari kemiskinan ekstrem.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang mendukung misi ketiga dari RPJMD Kota Padang 2019- 2024 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif,” katanya, Kamis (17/10).
Ia menjelaskan pada tahun 2024 angka kemiskinan Kota Padang tercatat sebesar 4,06 persen pada bulan Maret 2024. Pada tahun 2023 angka kemiskinan di Padang 4,17 persen. angka tersebut sudah melebihi dari yang ditargetkan RPJMD yaitu 4,10 persen pada tahun 2024.
“Pemko Padang melakukan beberapa strategi untuk penanggulangan kemiskinan. Diantaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan layanan kesehatan, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan dan pelatihan kerja serta mengurangi kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar serta memperbaiki infrastruktur,” ujar Yosefriawan.
Yosefriawan menambahkan, pendekatan yang dilakukan melalui Rakor TKPK bertujuan untuk mendukung dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang secara signifikan.
“Untuk itu kita minta dukungan seluruh pihak agar dapat bekerjasama serta saling bahu membahu sehingga angka kemiskinan ini dapat kita tekan sebagaimana yang kita harapkan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda, Novalino menyebutkan tujuan diadakannya TKPK untuk mengevaluasi perkembangan kondisi kemiskinan serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. “Selain itu, juga untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Padang,” katanya. (*)